Protes Meluas di Georgia Usai Pemerintah Tunda Gabung Uni Eropa

Tblisi: Demonstran berunjuk rasa di ibu kota Georgia untuk malam keempat berturut-turut pada Minggu 1 Desember 2024. Ada tanda-tanda bahwa penentangan menyebar di seluruh negeri terhadap keputusan pemerintah untuk menangguhkan perundingan tentang bergabung dengan Uni Eropa.

Negara berpenduduk 3,7 juta orang ini telah menyaksikan ketegangan selama berbulan-bulan antara partai Georgian Dream yang berkuasa dan para penentang yang menuduhnya mengejar kebijakan yang semakin otoriter, anti-Barat, dan pro-Rusia.

Krisis telah semakin dalam sejak pengumuman hari Kamis bahwa pemerintah akan membekukan perundingan UE selama empat tahun, dengan ribuan demonstran pro-UE berhadapan dengan polisi yang bersenjatakan gas air mata dan meriam air.

Para demonstran berkumpul lagi di Tbilisi pada Minggu malam di Jalan Rustaveli pusat. Di luar ibu kota, kantor berita Georgia Interpress mengatakan, para demonstran telah memblokir jalan akses ke pelabuhan komersial utama negara itu di kota Poti di Laut Hitam.

Media Georgia melaporkan protes di sedikitnya delapan kota dan desa. Saluran TV oposisi Formula menayangkan rekaman orang-orang di Khashuri, sebuah kota berpenduduk 20.000 jiwa di Georgia bagian tengah, yang melemparkan telur ke kantor lokal Georgian Dream dan merobek bendera partai tersebut.

Uni Eropa dan Amerika Serikat khawatir dengan apa yang mereka lihat sebagai pergeseran Georgia dari jalur pro-Barat dan kembali ke orbit Rusia. Georgian Dream mengatakan bahwa mereka bertindak untuk mempertahankan kedaulatan negara tersebut dari campur tangan pihak luar.

Jurang gelap

Rusia mengikuti perkembangan tersebut dengan saksama. Pejabat keamanan Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, mengatakan bahwa sebuah upaya revolusi sedang berlangsung dan menulis di Telegram bahwa Georgia “bergerak cepat di sepanjang jalur Ukraina, ke jurang gelap. Biasanya hal semacam ini berakhir dengan sangat buruk.”

Kremlin sendiri belum mengomentari kejadian terbaru di Georgia, tetapi telah lama menuduh Barat mengobarkan revolusi di negara-negara pasca-Soviet yang masih dianggap Moskow sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya.

Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze menepis kritikan Amerika Serikat, yang mengutuk penggunaan "kekuatan berlebihan" terhadap demonstran.

"Meskipun kekerasan sistematis terberat dilakukan kemarin oleh kelompok-kelompok kekerasan dan instruktur asing mereka, polisi bertindak dengan standar yang lebih tinggi daripada polisi Amerika dan Eropa dan berhasil melindungi negara dari upaya lain untuk melanggar tatanan konstitusional," katanya dalam konferensi pers, tanpa memberikan bukti keterlibatan asing, seperti dikutip CNN, Senin 2 Desember 2024.

Kobakhidze juga mengabaikan pengumuman Washington pada hari Sabtu bahwa mereka menangguhkan kemitraan strategis dengan Georgia. Dia mengatakan ini adalah "peristiwa sementara", dan Georgia akan berbicara dengan pemerintahan baru Presiden terpilih Donald Trump saat mulai menjabat pada Januari.

Memperdalam krisis konstitusional di negara itu, Presiden Salome Zourabichvili yang akan lengser –,seorang kritikus pemerintah dan pendukung kuat keanggotaan Georgia di UE,– mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan menolak untuk mengundurkan diri saat masa jabatannya berakhir akhir bulan ini.

Zourabichvili mengatakan dia akan tetap menjabat karena parlemen baru –,yang dipilih pada Oktober dalam pemilihan yang menurut oposisi dicurangi,– tidak sah dan tidak memiliki wewenang untuk menunjuk penggantinya.

Kobakhidze mengatakan dia memahami "kondisi emosional" Zourabichvili.

"Tetapi tentu saja pada tanggal 29 Desember dia harus meninggalkan kediamannya dan menyerahkan gedung ini kepada presiden yang dipilih secara sah," katanya.

Agen asing

Ratusan diplomat dan pegawai negeri telah menandatangani surat terbuka yang memprotes bahwa penangguhan pembicaraan UE adalah melanggar hukum karena tujuan bergabung dengan blok tersebut tercantum dalam konstitusi Georgia. Kobakhidze mengonfirmasi bahwa duta besar untuk Washington termasuk di antara sejumlah diplomat senior yang telah mengundurkan diri.

Kementerian Luar Negeri Georgia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negara-negara asing berusaha untuk "mencampuri fungsi lembaga-lembaga negara berdaulat", dan bahwa ini tidak dapat diterima.

Selama sebagian besar periode sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Georgia sangat condong ke Barat dan mencoba melonggarkan pengaruh Rusia, yang menyebabkannya kalah dalam perang singkat pada tahun 2008. Negara ini telah dijanjikan keanggotaan NATO pada akhirnya, dan menjadi kandidat resmi untuk masuk UE tahun lalu.

Namun, lawan-lawan dalam negeri dan pemerintah Barat semakin khawatir bahwa Mimpi Georgia berniat – meskipun menyangkalnya – untuk meninggalkan jalur tersebut. Pada bulan Juni, negara ini memberlakukan undang-undang yang mewajibkan LSM untuk mendaftar sebagai "agen asing" jika mereka menerima lebih dari 20 persen pendanaan mereka dari luar negeri. Pada bulan September, parlemen menyetujui undang-undang yang membatasi hak-hak LGBT.