Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti Dorong Transaksi Multilateral

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan komitmen untuk fokus pada peningkatan transaksi multilateral di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Strategi ini merupakan langkah menuju transformasi PBK seiring arah perkembangan industri ke depan dan sebagai salah satu instrumen penguatan komoditas unggulan Indonesia.

"Penting untuk mengambil berbagai strategi dalam rangka memaksimalkan transaksi PBK, terutama dalam kontrak multilateral berbasis komoditas strategis Indonesia. Langkah ini antara lain mencakup inovasi produk/kontrak baru, mencari pasar (anggota) baru, serta penguatan regulasi," tegas Plt.Kepala Bappebti Kasan, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Selain itu, Kasan menambahkan, pentingnya perlindungan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap industri PBK dan upaya untuk mendorong terciptanya harga acuan minyak kelapa sawit (price reference crude palm oil/CPO) serta timah melalui bursa CPO dan bursa timah.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan, industri PBK saat ini masih didominasi transaksi bilateral. Sejalan dengan arahan Plt. Kepala Bappebti, harus segera diambil langkah strategis untuk mendorong transaksi multilateral di PBK. Para pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah baru untuk menyongsong transformasi industri ini.

Pada 2023, total transaksi PBK secara notional value (NV) mencapai Rp25,68 triliun. Dari nilai tersebut, nilai transaksi multilateral tercatat hanya sebesar Rp407 triliun. Komoditas yang ditransaksikan pada perdagangan multilateral masih terkonsentrasi pada emas, kakao, olein, timah, dan kopi.

"Dalam implementasinya, potret transaksi PBK di bursa berjangka masih didominasi transaksi bilateral atau sistem perdagangan alternatif (SPA). Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas unggulan dunia seperti CPO, karet, kopra, nikel, batu bara, dan produk perikanan," tutur Olvy.

"Dengan potensi tersebut, kinerja PBK khususnya untuk transaksi multilateral masih berpeluang besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok perdagangan komoditas global," tambah dia.
 

Baca juga: Kemendag Dorong Transformasi Ritel Modern di Era Digital

 

Perkuat regulasi PBK

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menerangkan, untuk mendorong perdagangan multilateral di PBK, penting untuk bijak dalam pemilihan komoditas untuk ditransaksikan.

Selain itu, penguatan regulasi terkait PBK harus menjadi fokus perhatian sehingga pengembangan PBK tidak keluar dari norma dan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan.

"Koordinasi dengan berbagai pihak seperti bursa berjangka, self regulatory organization (SRO), termasuk praktisi harus diperkuat, terutama untuk memperoleh masukan komoditas yang tepat dan berpeluang besar untuk dikembangkan melalui industri PBK," jelas dia.

"Oleh karena itu, penting juga untuk membuat peta jalan pengembangan transaksi multilateral berbasis komoditas yang jelas dan efektif," terang Tirta menambahkan.