ABK WNI Hadiri Kegiatan Peningkatan Kemampuan di KJRI Cape Town

Cape Town: KJRI Cape Town menggelar kegiatan peningkatan kemampuan dan pemahaman di kalangan anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) di Indonesian Seafarer Corner (ISC) di Cape Town pada Minggu, 10 Desember lalu. Pemberian materi berkutat seputar kontrak kerja dan adaptasi suasana di tempat kerja maupun saat berada di darat.

Konjen RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa ISC dibentuk sebagai wujud pelindungan negara kepada ABK WNI di Afrika Selatan. ISC merupakan tempat berkumpul sekaligus untuk mendapat peningkatan kemampuan di tempat kerja saat ini atau setelah kembali ke Tanah Air.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Rabu, 13 Desember 2023, Konjen RI di Cape Town menekankan pentingnya menjaga komunikasi sesama ABK, terlebih dengan KJRI Cape Town.

Cassiem August sebagai narasumber memberikan paparan kisahnya sebagai relawan yang membantu penanganan masalah ABK WNI sejak satu dekade silam. Atas kiprahnya, Cassiem yang sebelumnya menjabat Inspektur International Transport Workers’ Federation (ITF) Cape Town dianugerahi Hassan Wirajuda Pelindungan Award pada 2016 sebagai penghargaan tertinggi dari Kemenlu RI atas kerja nyata terhadap pelindungan WNI di luar negeri.

Konsul Protkons, Faiez Maulana, menjelaskan kepada ABK WNI mengenai mekanisme penanganan kasus dan keluhan ABK, mulai sejak laporan diterima, pendekatan dan proses penyelesaian ke stakeholders setempat/Indonesia serta pelaporan.

Masalah ABK WNI

Penyampaian laporan ABK WNI juga difasilitasi dengan cara yang mudah dijangkau, yaitu melalui Portal Peduli WNI (www.peduliwni.kemlu.go.id), hotline KJRI di nomor +27 720 711 6760, hingga WhatsApp group Pelaut RI.

Peningkatan kemampuan diri atau life skill ini adalah kegiatan rutin dan bagian dari strategi penanganan masalah ABK WNI yang terdiri dari tiga komponen secara simultan, yaitu pencegahan kasus (preventif), penanganan kasus, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan terkait.

Masih kurang memadainya hukum dan peraturan perundang-undangan internasional untuk perlindungan maksimal ABK WNI, termasuk mewajibkan perusahaan perkapalan menerapkan standar good governance terhadap mereka, masih merupakan tantangan terbesar.

Namun demikian, otoritas setempat seperti keimigrasian dan kepolisian dapat menjerat perusahaan pelaku pelanggaran berat, termasuk tindak pidana, dengan pasal terkait keimigrasian atau investigasi. Untuk itu, KJRI Cape Town terus membina hubungan baik dengan otoritas setempat dalam upaya perlindungan ABK WNI.

Baca juga:  KJRI Cape Town Minta ABK WNI Tak Sungkan Laporkan Masalah