Pemerintah Didesak Transparan Soal Dasar Kebijakan Tapera

Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak pemerintah transparan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Masyarakat dinilai masih banyak yang bingung soal kebijakan tersebut.

“Seharusnya pemerintah menyampaikan pada publik apa yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya Tapera,” kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

Rospita mengatakan pemerintah belum memberi kejelasan itu pada publik. Apalagi, Tapera sejatinya sudah ada sejak lima tahun lalu.

“Berlaku untuk PNS (pegawai negeri sipil) namun tahun ini mulai berlaku untuk semua pihak,” ujar dia.