Dua Masalah Dibalik Keputusan Dialog Informal Thailand Soal Myanmar

Jakarta: Keputusan Thailand melaksanakan dialog damai informal dengan junta Myanmar dan mengundang negara lain, termasuk anggota ASEAN. Mendapat reaksi beragam.

Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan, ada dua kemungkinan dibalik keputusan pertemuan tersebut.

"Pertama, ada masalah koordinasi yang cukup serius. Dan kedua, ada keretakan dalam tubuh ASEAN mengenai cara menangani krisis di ASEAN ini," kata Dino di Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023.

Dino menuturkan, kedua masalah ini harus segera diatasi. Perlu adanya koordinasi antara Thailand sebagai penyelenggara dan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini.

"Kedua hal ini akan berdampak pada lima poin konsensus (5PC)," imbuhnya.

Pasalnya, kata Dino, 5 PC sudah cukup jelas mengenai hal-hal yang perlu dicapai ASEAN. Termasuk proses untuk mencapainya dan juga tujuannya, sambung dia.

Salah satu tujuan dari 5PC ini adalah memfasilitasi pertemuan antara junta Myanmar dengan kelompok lainnya seperti National Unity Government (NUG) dan lain-lain.

"Tapi yang jelas, keretakan ini perlu diperbaiki dan perlu ada konsultasi antara Jakarta dan Bangkok," tegasnya.

Diplomasi diam Indonesia
 

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menegaskan akan melakukan quiet diplomacy (pendekatan diam-diam) untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisisnya. Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah melakukan pendekatan ke berbagai pemangku kepentingan di sana.

"Selama jadi Ketua ASEAN, Indonesia melakukan pendekatan ke hampir semua pihak, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) - pemerintah junta militer- serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) -oposisi Myanmar," kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, Senin lalu.

Ia mengatakan, dalam lima bulan keketuaan di ASEAN, Indonesia sudah melakukan lebih dari 75 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar.

Bahkan, kata Ngurah, pendekatan ini juga dilakukan setelah KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Mei lalu.

"Dengan demikian, isu pendekatan bukan lagi persoalan, karena sudah dilakukan oleh Indonesia dan hasilnya sudah dilaporkan Menlu Retno Marsudi," pungkasnya.