Pemerintah Bidik Biaya Logistik Turun Jadi 12,5% pada 2029

Jakarta: Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029, dari 14,29 persen pada 2022. Target tersebut ditempuh melalui penguatan infrastruktur, integrasi layanan, dan digitalisasi ekosistem logistik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskannya mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Upaya tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

"Arahan Presiden sangat jelas, penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 15 Oktober 2026.

Selain target 2029, pemerintah membidik penurunan biaya logistik nasional menjadi delapan persen terhadap PDB pada 2045. Adapun Perpres Nomor 41 Tahun 2026 memuat tiga strategi utama untuk mencapai sasaran tersebut. Pertama, memperkuat infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik.

Kedua, memperkuat integrasi dan digitalisasi layanan logistik. Ketiga, meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta penyedia jasa logistik. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh.

Airlangga menyebut implementasi NLE telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen.

Ke depan, digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan yang berfokus pada hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah (business to government/B2G) serta antarpemerintah (government to government/G2G).
 

(Ilustrasi industri logistik dan pergudangan. Foto: Medcom.id)

Genjot pengembangan dry port dan transportasi multimoda

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pengembangan fasilitas tersebut ditujukan untuk mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.

Selain itu, integrasi transportasi jalan, kereta api, dan laut melalui sistem multimoda menjadi salah satu prioritas pemerintah. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan.

Integrasi antarmoda menjadi bagian dari upaya membangun sistem logistik yang lebih terhubung, sehingga distribusi barang dapat berlangsung lebih efisien. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua.

Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan pergudangan dapat mengakses program KIPK. Kebijakan tersebut membuka dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha angkutan truk untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

Pemerintah juga memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kemampuan penyedia jasa logistik. Penguatan kompetensi tersebut ditujukan untuk membantu tenaga kerja dan pelaku usaha beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan logistik.

Airlangga optimistis koordinasi lintas sektor dapat mendukung pencapaian target penurunan biaya logistik nasional menjadi delapan persen terhadap PDB pada 2045. Menurut dia, penguatan infrastruktur, integrasi transportasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk membangun sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi.

"Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat," jelas dia.