Ilustrasi penyuluh agama. Dok. Kemenag
Penyuluh Agama Diminta Koordinasi dengan Densus 88 Beri Pendampingan Eks Napiter
Achmad Zulfikar Fazli • 19 November 2026 16:57
Jakarta: Penyuluh agama pada Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memberikan pendampingan bagi mantan narapidana terorisme (napiter). Hal ini agar rehabilitasi dan reintegrasi berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Iwan Ristiyanto mengatakan penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, pendampingan terhadap eks napiter membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.
“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Iwan, koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh agama juga perlu mengenali petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan, sehingga komunikasi dan penanganan berjalan terarah.
Iwan menjelaskan penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial penting untuk membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Iwan mencontohkan pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag, untuk membantu proses pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.
Iwan mengingatkan paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Seseorang dapat memulai dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan, hingga terlibat dalam aksi terorisme.
Iwan mengatakan upaya pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital.
"Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme," kata Iwan.

Ilustrasi penyluh agama. Dok. Kemenag
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Muchlis M. Hanafi mengatakan pendampingan eks napiter merupakan tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Penyuluh agama perlu mengedepankan pendekatan humanis agar dapat membangun kepercayaan orang yang didampingi.
"Tidak semua harus diceramahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, Insya Allah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan," ucap Muchlis.
Menurut Muchlis, penyuluh agama perlu memahami regulasi dan prosedur pendampingan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Pemahaman tersebut harus disertai kemampuan membangun komunikasi agar pembinaan juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu yang didampingi.