Ilustrasi pencari kerja. Foto: MI/Barry Fatahilah.
UU Ketenagakerjaan Jamin Pelindungan Sejak Tahap Mencari Kerja
Gabriella Thesa Widiari • 18 November 2026 09:23
Jakarta: Pemerintah memastikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mencakup perlindungan menyeluruh di seluruh fase perjalanan karier seseorang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan cakupan regulasi baru ini berlaku mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah dikutip dari Antara, Rabu, 18 November 2026.
Selain rekrutmen, regulasi ini memperketat penyelenggaraan pemagangan melalui penetapan durasi maksimal enam bulan, kejelasan status peserta, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, serta jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Langkah tersebut dirancang agar program magang murni menjadi wadah peningkatan kompetensi dan tidak disalahgunakan untuk menggantikan pekerja tetap.
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” kata Afriansyah.
Memasuki fase hubungan kerja, fokus kebijakan diarahkan pada kepastian status, pemenuhan hak, serta kesejahteraan pekerja dengan menempatkan penerapan K3 sebagai hak fundamental yang melampaui sekadar syarat administratif. Sementara ketika masa kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak ganti kerugian dan akses jaminan sosial bagi para pekerja.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujar Afriansyah.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Foto: Antara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mempertahankan kebijakan yang dinilai efektif. Kebijakan lanjutan tersebut meliputi pemberian uang kompensasi satu bulan upah bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” tutur Indah.