Pemerintah Gencar Perkuat Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Jakarta: Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dengan sejumlah negara guna mendukung peningkatan perekonomian nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya menghalau peningkatan risiko berbagai ketidakpastian global yang saat ini masih terjadi.

Salah satu upaya dalam memperkuat kerja sama tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan tersebut mendiskusikan mengenai kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Uni Eropa, outlook perkembangan ekonomi Indonesia, dan kemudahan berbisnis dan investasi di Indonesia.

"Menggarisbawahi pentingnya untuk selalu menjaga dan memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa (UE), dan khususnya antara Indonesia dan Uni Eropa melalui dialog dan konsultasi rutin antara pemerintah dan pelaku bisnis," ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Kamis, 10 Agustus 2023.

Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra bisnis strategis yang ditandai dengan tren surplus nilai perdagangan Indonesia dalam lima tahun berturut-turut (2018-2022) dan peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 87 persen untuk periode kuartal I-2023 (yoy).

Kinerja perekonomian nasional pun sudah on the right track dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen pada kuartal II-2023 dengan proyeksi sebesar 5,2 persen hingga 5,3 persen di 2023 dan 5,4 persen di 2024.

Dukung penyelesaian IEU-CEPA

Menanggapi hal tersebut, Delegasi EU-ABC mengapresiasi peran strategis Indonesia dalam dunia internasional dan juga mengapresiasi iklim investasi Indonesia yang semakin baik dalam pembangunan di masa mendatang.

Di sisi lain, Delegasi EU-ABC juga menyampaikan dukungannya untuk percepatan penyelesaian perundingan Perundingan Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar bisa lebih meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri kedua pihak.

"Selain pentingnya penyelesaian IEU-CEPA, kami juga memiliki concern terhadap kebijakan terkait deforestasi yang baru-baru ini sudah diimplementasi oleh Komisi Eropa. Harapannya kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) tidak akan menjadi hambatan bagi perdagangan komoditas perkebunan Indonesia ke depannya," tutur Ketua Delegasi EU-ABC.

Selain itu, pertemuan tersebut juga turut membahas isu-isu lain seperti sektor kesehatan atau pharmaceutical dan logistik nasional, roadmap ekonomi digital nasional dan kawasan melalui Digital Economic Framework Agreement/DEFA, serta perkembangan kebijakan Neraca Komoditas.

Juga terkait dengan pemanfaatan bonus demografi Indonesia dalam percepat upaya pencapaian menuju High Income Country dan menghindari Middle Income Trap.

"Saya juga mengundang sektor swasta yang tergabung dalam EU-ABC untuk ikut mendukung dan mensukseskan peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023," tutup Airlangga.