Indonesia Matangkan Substansi Pencalonan di Dewan Keamanan PBB

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tengah memfinalisasi substansi dan agenda prioritas untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030. Komitmen pencalonan telah disampaikan sebelumnya, namun penyusunan tema kampanye dan argumen utama masih berlangsung di internal Kemlu.

Juru Bicara II Kemlu RI Nabyl Mulachela menjelaskan bahwa Indonesia kini berada pada tahap perumusan materi kampanye, termasuk target-target yang akan diangkat ketika pencalonan resmi dijalankan. 

“Kami secara internal menyiapkan substansinya, argumen-argumen untuk bisa digunakan sebagai alasan kita memajukan lagi ke dalam pencalonan di DK PBB,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Menurutnya, tema besar kampanye Indonesia akan diumumkan dalam waktu dekat setelah proses penggodokan selesai.

Nabyl menjelaskan bahwa penyusunan tema dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika global dan tantangan HAM yang diprediksi muncul pada periode ketika Indonesia mencalonkan diri. 

“Kita melihat kondisi-kondisi yang akan datang ketika periode tersebut Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota, kira-kira apa saja tantangan-tantangannya, sehingga pencalonan kita relevan dengan kondisi yang akan datang,” jelas Nabyl.

Sebagai bagian dari proses pemilihan di PBB, Indonesia akan bergerak menggalang dukungan dari berbagai kawasan. Nabyl menjelaskan bahwa kampanye keanggotaan DK PBB memiliki karakter lintas regional dan tidak terbatas pada isu-isu di kawasan Asia. 

“DK PBB itu adalah satu dari enam main organ PBB yang punya mandat untuk menangani isu-isu global,” tutur Nabyl. 

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan melakukan pendekatan ke negara-negara dari berbagai kawasan, mengingat pemilihan anggota DK PBB melibatkan grup kawasan, dan Indonesia menjadi bagian dari Kawasan Asia Pasifik.

Tahapan berikutnya akan diumumkan Kemlu setelah seluruh substansi dan tema kampanye rampung. “Sampai hari ini memang masih belum di-announce, tim dari Kementerian Luar Negeri masih menggodok materi itu,” pungkas Nabyl.