Akurasi Penyaluran Bansos Digenjot lewat Percepatan Sinkronisasi Data Perlinsos

Uji coba Portal Perlinsos Digital yang dilakukan di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Akurasi Penyaluran Bansos Digenjot lewat Percepatan Sinkronisasi Data Perlinsos

Anggi Tondi Martaon • 29 July 2026 12:04

Jakarta: Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hal itu dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga. Sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data.

“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” kata Aris dikutip dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Ia mengatakan, informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis. Sehingga, menghasilkan data yang lebih akurat.

Kemajuan implementasi sistem itu ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komdigi saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa, 28 Juli 2026. Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antar kementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real-time.

Menurut Aris, sinkronisasi data tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat ditekan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen.

Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Foto: MI.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital.

Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi. Tetapi, sebagai langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial. Tetapi, menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Anggi Tondi)