Kebijakan Presiden Melindungi Hak Buruh Dikawal Penuh

Jakarta: Implementasi pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi buruh, terus dikawal. Termasuk, kebijakan Kementerian Perhubungan terkait jasa angkutan di perairan dan perlindungan hak pekerja pelabuhan.

"Kami apresiasi pemerintahan Prabowo yang melindungi hak-hak buruh demi kelangsungan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Aliansi Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Jusuf Rizal, dalam Rapat Konsolidasi Nasional Inkop TKBM di Jakarta, dikutip Jumat, 30 Januari 2026.

Menurut Jusuf, penerapan kebijakan tersebut mesti selaras dari atas hingga bawah. Pihaknya mengapresiasi Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Tenaga Kerja, karena telah merespons positif tuntutan pada 8 Desember 2025.

Pihaknya meminta keadilan agar tidak ada diskriminasi dalam bekerja di pelabuhan. Jusuf menyatakan diskriminasi yang dimaksud sebelumnya yakni adanya instruksi pemerintah agar setiap pekerja dan buruh di pelabuhan harus memiliki sertifikasi.
 

Namun, setelah menjalani sertifikasi berbayar, dan pekerja-pekerja dididik agar memiliki kompetensi, mereka justru tak punya kesempatan bekerja di floating crane.

"Pada akhirnya tenaga-tenaga kerja kita itu tidak diberikan kesempatan untuk kerja di floating crane, jadi gak bisa masuk ke kapal," kata Jusuf.

Di sisi lain, dia melihat Presiden Prabowo masih memiliki political will dan goodwill untuk melindungi hak-hak pekerja. Jajaran pemerintahan, diminta memedomani hal itu.

Ilustrasi logistik. Foto: Istimewa

Jusuf menegaskan Aliansi TKBM akan mengawal secara ketat implementasi kebijakan tersebut di seluruh pelabuhan Indonesia. Menurutnya, kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat kementerian, seringkali tak berjalan konsisten oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Aliansi TKBM juga menyepakati akan melakukan konsolidasi ke seluruh pelabuhan untuk memastikan hak dan ruang kerja pekerja tetap terjaga.