Protes Warga Masih Menggema Menuntut Presiden Korea Selatan Mundur

Seoul: Protes besar-besaran menuntut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mundur terus bergema pada 5 Desember 2024. Aksi ini terjadi setelah upayanya untuk menerapkan darurat militer gagal total, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai ancaman serius terhadap demokrasi di negara tersebut.

Kelompok masyarakat sipil, yang sebagian besar berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) memimpin demonstrasi di Gyeryong dan berbagai wilayah di Provinsi Chungcheong Selatan. Mereka mendesak Presiden Yoon untuk segera mundur dari jabatannya.

Para demonstran membawa spanduk dengan slogan seperti “Pembatalan darurat militer ilegal adalah kemenangan demokrasi” dan “Segera tangkap pengkhianat Yoon Suk Yeol beserta kaki tangannya.” Selain itu, aksi serupa juga digelar di Provinsi Jeolla Utara dan Gangwon.

Protes tambahan direncanakan berlangsung di kota-kota seperti Cheonan dan Daejeon pada hari yang sama.

Melansir dari Anadolu Agency, Jumat 6 Desember 2024, dalam konferensi pers di Chungju, delapan anggota dewan daerah yang tergabung dalam Partai Demokrat (DP), partai oposisi utama, menuntut agar Yoon segera mengundurkan diri. Mereka menyebut deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon sebagai tindakan yang “menghancurkan semangat Konstitusi.”

Menurut mereka, keputusan itu adalah “tantangan terhadap rakyat” dan sebuah tindakan yang “mengguncang fondasi demokrasi.”

Pemerintah klaim situasi stabil

Di tengah meningkatnya tekanan, pemerintah Korea Selatan meyakinkan para diplomat asing di Seoul bahwa dampak dari gagalnya deklarasi darurat militer tidak signifikan dan situasi keamanan di negara itu tetap “stabil.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jae-woong, mengatakan pada Kamis bahwa pemerintah telah mengirim surat kepada perwakilan asing dan kedutaan besar di Seoul. 

Surat itu menjelaskan bahwa “fondasi ekonomi negara tetap kuat, terbukti dari peringkat kredit negara yang tidak berubah menurut lembaga penilai internasional seperti S&P.”

“Tidak ada perkembangan luar biasa di Korea Utara, dan situasi keamanan di dalam negeri tetap terkendali,” ucap Lee

Ia juga menyebut bahwa aktivitas sehari-hari masyarakat, pariwisata, dan ekonomi tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. 

“Kami meminta para perwakilan diplomatik untuk melaporkan kepada negara mereka masing-masing bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap imbauan perjalanan ke Korea Selatan,” tegas Lee. (Muhammad Reyhansyah)