Banjarmasin: Masih banyaknya warga penderita disabilitas kejiwaan (ODGJ) yang penanganannya dengan cara dipasung menjadi prioritas untuk dientaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kasus pasung yang terjadi di beberapa daerah di Kalsel menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel untuk dihilangkan. Sesuai arahan Dinas Kesehatan Kalsel Mei 2024 lalu, pemerintah kabupaten/kota harus berperan aktif dalam penanganan kasus pasung ini," ungkap Kasi Humas dan Informasi RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Budi Harmanto, Rabu, 19 Juni 2024.
Dikatakan Budi, penanganan ODGJ dengan cara dipasung otomatis akan membuat yang bersangkutan terkucilkan. Dia akan merasa dibuang, rendah diri, putus asa, dan bisa memunculkan dendam.
"Gangguan jiwa dapat berkembang menjadi semakin buruk selama dalam kurungan (pasung), juga mungkin ditambah dengan penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia," kata Budi, yang menyebut kasus pasung juga menjadi perhatian WHO.
Sebelumnya, kasus pasung di Kalsel menjadi perhatian Kemensos RI. Menteri Sosial Tri Rismaharini memimpin langsung pembebasan ODGJ yang dipasung di Kabupaten Barito Kuala. Total ada 13 ODGJ dipasung yang dibebaskan Kemensos RI.
Di hadapan pejabat daerah dan masyarakat, Risma menjelaskan agar tidak takut dan khawatir, karena penderita ODGJ dapat disembuhkan asal mendapat pengobatan rutin. Risma juga meminta agar Pemkab Barito Kuala memberi perhatian serius terkait masih maraknya kasus ODGJ dan kusta di wilayah tersebut.
"Tidak boleh ada warga gangguan kejiwaan yang dipasung, karena ODGJ bisa diobati dan sembuh. Untuk biaya pengobatan mereka dapat menggunakan BPJS," tegasnya.
Dikatakan Risma, penanganan ODGJ dengan cara dipasung justu akan menimbulkan dampak seperti kaki yang mengecil sehingga penderita menjadi lumpuh, maupun semakin terisolasinya penderita dari kehidupan sosial.
"Jika sudah lumpuh maka justru akan menjadi berat dalam merawatnya. Padahal dari pemantauan kami sebagian dari mereka tidak parah dan masih bisa disembuhkan total," katanya.
Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan di lapangan dan menagetkan wilayahnya menjadi bebas pasung. "Mereka yang sudah dibebaskan dari pasung akan dirujuk ke RS Jiwa Sambang Lihum milik Pemprov Kalsel," ujarnya.
Mujiyat mengakui cukup banyak kasus ODGJ yang dipasung di wilayahnya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pihak keluarga dalam penanganan ODGJ, kekhawatiran tingginya biaya, malu dan untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat maupun ODGJ itu sendiri.
Streaming