2.608 Polisi Dikerahkan Amankan Aksi Buruh Surabaya

Surabaya: Sebanyak 2.608 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis, 28 Agustus 2025. 

Massa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja itu, menyuarakan sejumlah tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Luthfi Sulistiawan, menegaskan seluruh personel pengamanan diminta bersikap profesional, tertib, dan mengedepankan pendekatan humanis selama aksi berlangsung.

"Tugas kita adalah melayani dan mengamankan seluruh kegiatan agar semuanya berlangsung aman, kondusif, dan tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan,” kata Luthfi, Kamis, 28 Agustus 2025.

Kepada anggotanya, Luthfi mengingatkan agar tidak terpancing oleh provokasi massa. Sehingga aksi demo buruh berjalan kondusif.

"Emosi harus dibuang jauh-jauh. Jika ada suara-suara atau provokasi, anggap saja angin lalu. Peran kita adalah menjadi pengayom masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya,” kata Luthfi.

Massa buruh diperkirakan akan berkumpul di beberapa titik, seperti Bundaran Waru, sebelum bergerak menuju Gedung Grahadi. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan parah, terutama di jalur menuju pusat kota, termasuk kawasan Kebun Binatang Surabaya.

Selain itu, setiap massa aksi akan melalui pemeriksaan ketat untuk memastikan tidak ada yang membawa benda berbahaya seperti bensin, ban bekas, senjata tajam, atau batu.

"Kami pastikan tidak ada kelompok tertentu yang menunggangi aksi ini untuk membuat suasana tidak kondusif. Semua harus berlangsung aman dari awal hingga akhir,” ujar Luthfi.

Luthfi memastikan seluruh personel tidak dibekali senjata api maupun zat berbahaya dalam pengamanan aksi kali ini. Pendekatan humanis dan persuasif menjadi prioritas.

"Kita layani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi dengan penuh kesabaran. Tidak ada penggunaan senjata api, dan semua anggota harus tetap dalam ikatan regu, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Luthfi.

Dia juga menyampaikan harapan agar tugas pengamanan hari ini menjadi bagian dari pengabdian anggota kepada negara. "Mudah-mudahan apa yang rekan-rekan darma baktikan hari ini untuk negara menjadi amal ibadah,” pungkasnya.

Adapun beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan buruh antara lain, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah (HOSTUM), kenaikan UMK Jawa Timur 2026 sebesar 8,5%–10,5% dari UMK tahun 2025, pembentukan Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Selanjutnya, reformasi pajak perburuhan, termasuk usulan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan serta penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang menikah. 

Lalu, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu sebagai bagian dari redesign sistem pemilu 2029.