Dinsos Jatim Pulangkan 8.097 Tunawisma Sepanjang 2019-2025

Surabaya: Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur mencatat sebanyak 8.097 orang terlantar di wilayah Jatim telah dipulangkan ke daerah asalnya sejak tahun 2019 hingga Mei 2025. Provinsi Jatim sendiri tertinggi ketiga terkait penyintas ketelantaran sebanyak 612 orang. 

Provinsi tertinggi adalah Jawa Barat menempati urutan teratas dengan 1.715 orang, disusul Jawa Tengah (917 orang), Jawa Timur sendiri (612 orang), DKI Jakarta (518 orang), dan Nusa Tenggara Barat (367 orang).

“Mereka sebelumnya terlantar di wilayah Jawa Timur, dan kini telah berhasil kami pulangkan ke tempat asalnya,” kata Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut Novi, fenomena ketelantaran umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kehabisan bekal saat perjalanan, penipuan lowongan kerja, hingga kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Karena itu, pemulangan tidak sekadar mengantar pulang, tetapi juga menjadi bentuk pemulihan harkat dan martabat para korban.

Data menunjukkan tren pemulangan orang terlantar mengalami fluktuasi. Pada 2019, sebanyak 1.262 orang dipulangkan. Jumlah tersebut sempat menurun pada 2022 menjadi 1.036 orang, namun kembali melonjak pada 2023 menjadi 1.645 orang, dan meningkat lagi pada 2024 menjadi 1.905 orang.
 

Baca: Pendatang Masuk Jakarta Harus Berbekal Skill, Ketua DPRD: Jangan Jadi Beban

"Sementara hingga akhir Mei 2025, tercatat sudah 725 orang terlantar berhasil dipulangkan," ujarnya.

Untuk mendukung proses identifikasi dan penanganan yang lebih efektif, Dinsos Jatim telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pemulangan Orang Telantar yang Terintegrasi dan Teredukasi (Simlontar Rek).

"Dengan sistem ini, proses pendataan, identifikasi, hingga pemulangan bisa dilakukan lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi," katanya.

Bagi orang terlantar yang tergolong rentan, Dinsos Jatim memberikan pendampingan khusus hingga sampai ke dinas sosial atau pemerintah desa di daerah asal. Pendekatan ini bukan hanya administratif, tetapi juga mengandung nilai empati.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan wujud kehadiran negara dalam menyentuh sisi paling dasar dari kebutuhan masyarakat, pengakuan, perlindungan, dan kemanusiaan. "Kami memandang mereka sebagai manusia yang kehilangan arah dan harapan. Maka tugas kami bukan hanya memulangkan, tapi juga merangkul dengan empati,” tandasnya.