Indonesia Enggan Bahas 'Barang KW' Mangga Dua dalam Negosiasi Dagang dengan AS

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tak membahas masalah 'barang KW' di Pasar Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara, saat melakukan agenda negosiasi dagang bilateral dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), AS menyoroti keberadaan Pasar Mangga Dua sebagai pusat peredaran barang bajakan dan palsu, serta menempatkannya dalam daftar pasar dengan pelanggaran kekayaan intelektual serius.

"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, ini tidak ada. Bahkan kita belum bicara detail. Jadi ini (hanya) pertanyaan yang diramaikan, variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar," sebut Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan  Lanjutan Negosiasi Perdagangan Indonesia-AS secara daring, Jumat, 25 April 2025.

Airlangga menekankan, fokus utama negosiasi Indonesia-AS adalah penguatan hubungan dagang dan investasi, bukan pada isu sektoral. Pusat perhatian pemerintah sendiri lebih tertuju pada pengembangan sektor industri nasional dengan mendorong inovasi teknologi, energi ramah lingkungan, penguatan SDM, hingga akses pasar internasional.

"Terkait dengan fundamental yang harus dibenahi oleh sektor pengembangan industri tentunya terkait dengan akses terhadap pasar-pasar produk industri nasional," tutur dia.
 

Baca juga: QRIS-GPN Dikritik Trump, Airlangga: Kita Terbuka untuk Operator Luar Negeri Kok!

(Pasar Mangga Dua. Foto: dok TripAdvisor)
 

Kebut penyelesaian perjanjian dagang strategis

Sembari melakukan negosiasi dagang dengan AS guna menekan tarif impor yang dikenakan, Indonesia juga melakukan cara lainnya dengan menggarap pasar ekspor baru. Salah satunya mengutamakan kerja sama bilateral maupun multilateral, baik yang sudah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses.

Adapun kerja sama perdagangan internasional yang tengah dikebut pemerintah ialah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Kami sudah berkomunikasi dengan komisioner di IEU-CEPA dan mereka pada prinsipnya sekarang sangat terbuka dan sangat ingin agar IEU-CEPA ini segera diselesaikan," tutur Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, juga memaksimalkan keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS serta Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Tentu Indonesia baru masuk menjadi BRICS dan ini juga menjadi akses pasar yang baru. Juga aksesi Indonesia di dalam CPTPP, itu akan membuka pasar baru, baik itu UK, Meksiko, dan beberapa negara latin Amerika lainnya," urai Airlangga.