Abolisi dan Amnesti Dua Tokoh Dinilai Jalan Politik Penyembuhan Nasional

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi terhadap Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kebijakan ini dipandang sebagai simbol rekonsiliasi politik yang menyembuhkan luka perpecahan bangsa.

“Dalam politik yang terpolarisasi, dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, pemimpinan nasional yang merangkul semua kekuatan bangsa itu sebuah kearifan,” tulis Peneliti politik Denny JA dalam keterangannya, Jumat, 1 Agustus 2025.

Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun dalam kasus impor gula. Putusannya menuai respons beragam dari publik dan pengamat.
 

“Banyak yang mengernyit, sebagian mengutuk, tak sedikit pula yang meragukan kebenaran putusan itu,” kata Denny.

Usulan abolisi terhadap Tom diajukan oleh Presiden Prabowo saat proses hukum masih berjalan. DPR kemudian menyetujui pengajuan tersebut pada 31 Juli 2025.

“Abolisi pun berlaku: proses hukum terhadap Tom dihentikan sepenuhnya, bahkan ketika vonisnya masih dalam tahap banding,” tulis Denny.

Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun atas kasus suap dan perintangan penyidikan turut mendapatkan amnesti. Ia termasuk dalam daftar 1.116 terpidana yang diampuni melalui skema kolektif.

Perbedaan antara abolisi dan amnesti dijelaskan untuk memberikan pemahaman yuridis kepada publik. Abolisi menghentikan proses hukum, sementara amnesti hanya menghapus hukuman.

“Secara hukum, keduanya berbeda. Abolisi menghapus seluruh proses hukum sementara amnesti menghapus hukuman, tetapi tidak membatalkan vonis," jelas Denny.

Meski memiliki perbedaan formal, keduanya dipandang membawa nilai moral yang serupa. Keduanya menjadi pilihan negara untuk mengakhiri siklus saling menyakiti dalam politik.

“Titik kearifan. Titik ketika negara memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali,” tulis Denny.

Pasca-pengumuman kebijakan tersebut, respons positif muncul dari PDIP melalui perintah Megawati Soekarnoputri. Partai tersebut diminta untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo.

“Bagi sebagian orang, ini kejutan. Bagi sejarah, ini adalah momen penting,” tambah Denny.

Langkah Prabowo dinilai sebagai upaya nyata membangun budaya politik baru. Politik yang sebelumnya keras dan saling mencurigai mulai dibuka ruang untuk saling memahami.

“Seolah bangsa ini, yang selama ini penuh luka dan prasangka, perlahan belajar,” kata Denny.

Denny juga menyebut sejumlah contoh kebijakan pengampunan di dalam dan luar negeri sebagai pembanding. Mulai dari Afrika Selatan hingga Aceh era pasca-konflik turut diangkat.

“Setiap kali pengampunan diberikan, sejarah bertanya: adakah kebijaksanaan di baliknya, atau hanya kalkulasi kekuasaan?” tulis Denny.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tertinggi dari hukum yang manusiawi. Keadilan tidak hanya ditegakkan secara retributif, tetapi juga dipulihkan secara restoratif.

“Justru sebaliknya, ia adalah puncak kekuatan hukum yang hidup, yang tak hanya menegakkan keadilan retributif, tapi juga merawat keadilan restoratif,” tegas Denny.

Prabowo dinilai telah memulai proses penyembuhan politik dengan keberanian. Ia tidak memilih melanjutkan dendam, tapi mengakhiri konflik dengan keadilan yang berwelas asih.

“Prabowo memilih menyalakan nyala kecil di tengah kabut: nyala rekonsiliasi,” tulis Denny.

“Ia tahu, pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. Dan damai hanya tumbuh jika luka masa lalu tak terus diwariskan sebagai racun," lanjut Denny.

Pesan akhir Denny menekankan pentingnya kedewasaan dalam bernegara. Politik memaafkan harus ditempatkan sebagai kekuatan, bukan kelemahan.