Pramono Anung Sebut Gaji ASN Tak Terdampak Meski DBH Dipangkas

Kabar ini disampaikan oleh oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, yang menegaskan bahwa penyesuaian DBH tidak akan mempengaruhi hak keuangan para pegawai negeri.

Apa Itu DBH?

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana ini bersumber dari pendapatan negara, seperti pajak dan sumber daya alam, yang dibagikan kembali untuk mendukung kegiatan dan pelayanan publik di daerah.

Pemangkasan DBH bisa terjadi karena penyesuaian anggaran negara, perubahan pendapatan, atau upaya efisiensi fiskal. Namun, pemerintah menegaskan bahwa hak ASN tetap menjadi prioritas utama.
 

Baca juga: Purbaya Sunat Dana Transfer ke Jakarta Rp15 Triliun: Masih Bisa Bertambah

Pemerintah Pastikan Gaji ASN Aman

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menegaskan bahwa pemangkasan DBH tidak akan memengaruhi gaji maupun tunjangan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN (potongan DBH)," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Artinya, seluruh pegawai negeri di Jakarta tetap akan menerima gaji dan tunjangan sesuai jadwal, tanpa ada penundaan atau pengurangan nominal.

Meski gaji ASN tidak terdampak langsung, pemangkasan DBH dapat mempengaruhi beberapa aspek lain dalam anggaran daerah, seperti:

• Pengurangan rekrutmen tenaga non-ASN atau PJLP di tahun mendatang.
• Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan operasional.
• Penundaan atau pemangkasan program non-prioritas di instansi pemerintah daerah.

Kebijakan ini diambil agar pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan keuangan tanpa mengganggu pelayanan publik dan kewajiban terhadap pegawai.