Bendungan Way Apu Paket 1 di Kabupaten Buru, Maluku. Foto: dok PTPP.
Husen Miftahudin • 17 October 2025 17:38
Jakarta: PT PP (Persero) Tbk atau PTPP terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur strategis nasional, terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Melalui proyek Bendungan Way Apu Paket 1 di Kabupaten Buru, Maluku, PTPP mencatatkan progres konstruksi sebesar 89,8 persen per 12 Oktober 2025.
Dalam rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Maluku, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara langsung meninjau lokasi pembangunan Bendungan Way Apu.
"Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional," ucap Gibran dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.
Adapun, proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,11 triliun ini dikerjakan sejak Desember 2017. Kehadiran Bendungan Way Apu menjadi simbol nyata kehadiran pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan timur Indonesia, dengan manfaat besar bagi ketahanan air, energi, hingga sektor ekonomi rakyat.
Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Fery Moun Hepy berkomitmen untuk terus memantau progres pembangunan bendungan yang ditargetkan rampung pada September 2026 agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat. "Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh Masyarakat," ucap Fery.
(Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi pembangunan Bendungan Way Apu. Foto: dok PTPP)
Siapkan area konservasi dan wisata air
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan Bendungan Way Apu menjadi proyek multifungsi penting. Selain irigasi seluas 10.562 hektare, bendungan ini akan menyuplai air baku sebesar 550 liter/detik untuk kebutuhan masyarakat Pulau Buru.
Di samping itu, bendungan juga didesain dengan potensi PLTA 8 MW dan kemungkinan pengembangan PLTS 41 MW di sekitarnya. Bendungan ini akan mereduksi risiko banjir hingga 60 persen, dari 1.963 hektare area terdampak menjadi 786 hektare.
"Kawasan sekitarnya juga disiapkan menjadi area konservasi dan wisata air yang dapat memicu pertumbuhan
ekonomi lokal," tutur Joko.