Belarus Minta Indonesia Pasok 14 Ribu Ton CPO dan 120 Ribu Ton Kakao

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Pemerintah Belarus meminta Indonesia memasok minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta kakao. Permintaan kakao tercatat mencapai 10 ribu ton per bulan atau setara 120 ribu ton per tahun.
 
Permintaan tersebut mencuat dalam pertemuan terbatas antara Amran dengan putra Presiden Belarus Dmitry Lukashenko yang didampingi Menteri Pertanian dan Pangan Belarus Yuri Gorlov, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa.
 
"Pemerintah Belarus meminta CPO kita masuk ke sana. Kita kirim, dan mereka menyampaikan kebutuhan sekitar 14 ribu ton. Yang kedua, yang paling banyak diminta adalah kakao, yakni 10 ribu ton per bulan atau 120 ribu ton per tahun," kata Amran dikutip dari Antara, Selasa, 30 Juni 2026.
 
Amran menjelaskan, kebutuhan Belarus terhadap kakao menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas perkebunan. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mempercepat program penanaman kakao di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.
 
"Permintaan kakao cukup besar. Saat ini kami juga sedang melakukan penanaman besar-besaran," ungkap dia.
 
Permintaan tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kakao utama dunia sekaligus memperluas akses pasar nontradisional.
 

Baca juga: Punya Stok 5,17 Juta Ton, Indonesia Siap Jadi Lumbung Beras Dunia

(Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Dokumen Ditjenbun Kementan)
 

Jajaki kerja sama mekanisasi dan penyediaan alsintan

 
Selain membahas perdagangan komoditas, Indonesia dan Belarus juga menjajaki kerja sama pengembangan sektor pertanian, khususnya di bidang mekanisasi serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
 
Amran menilai Belarus memiliki keunggulan pada aspek teknologi pertanian yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dalam negeri. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dagang kedua negara, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian nasional.
 
Pemerintah akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G) agar implementasi perdagangan berjalan lebih efektif.
 
Amran menegaskan komunikasi dengan Belarus bukan hal baru. Sebelumnya, pada 1 Desember 2025, kedua pihak telah membahas peluang kerja sama strategis di sektor pertanian.
 
"Dengan Belarus kita kerja sama. Ini kita dorong. Banyak hal yang diminta, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," jelas Amran.
 
Pertemuan lanjutan ini menjadi sinyal penguatan hubungan bilateral di sektor perdagangan, investasi, pertukaran teknologi, dan pengembangan pertanian yang diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi kedua negara.