Koalisi Permanen Dinilai Jadi Fondasi Stabilitas Visi Besar Prabowo

Jakarta: Gagasan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen dianalisis. Gagasan itu dinilai bukan sekadar wacana politik.

"Koalisi tersebut kebutuhan strategis untuk memastikan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang," jelas Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari Andi Awaluddin Maruf, dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Desember 2025.

Menurut Andi, Prabowo memiliki visi transformasi bagi Indonesia. Namun visi besar, kata dia, membutuhkan ruang politik yang tenang dan stabil agar dapat dijalankan tanpa gangguan tarik-menarik kepentingan partai.

“Kalau setiap hari pemerintah sibuk urus partai yang keluar-masuk koalisi, kapan fokus ke rakyat,” ujar Andi.

Andi menegaskan, konsep koalisi permanen tidak boleh dipahami sebatas janji tidak hengkang dari kabinet. Lebih dari itu, ini harus menjadi komitmen kolektif seluruh partai pendukung untuk sungguh-sungguh menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan Prabowo sejak masa kampanye.

“Kalau semua menteri dan ketua partai bergerak satu arah, hasilnya pasti jauh lebih besar,” katanya.
 

Baca Juga:  Bahlil: Golkar akan Jaga Presiden Prabowo

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari Andi Awaluddin Maruf

Andi menilai Presiden Prabowo perlu bersikap tegas dalam mengelola barisan koalisi. Dengan komitmen seperti itu, Andi optimistis koalisi permanen dapat diwujudkan. 

“Indonesia butuh pemimpin yang energinya untuk membangun, bukan mengurus koalisi yang mudah retak,” ungkapnya.

Usulan koalisi permanen disampaikan Bahlil langsung kepada Presiden Prabowo dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. Di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bahlil menegaskan perlunya penguatan stabilitas.

“Pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas. Karena itu kami mengusulkan koalisi permanen,” ujar Bahlil.