Iran Tegaskan Tak Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Jakarta: Pemerintah Iran menegaskan tidak memiliki rencana mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, meski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan pembentukan International Stabilization Force (ISF) dan Board of Peace (BoP) sebagai mekanisme baru untuk menangani keamanan, rekonstruksi, dan tata kelola di wilayah tersebut.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menilai bahwa pengerahan pasukan internasional bukan jawaban utama bagi krisis Gaza selama akar konflik tidak diselesaikan. 

“Iran tidak memiliki ketertarikan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian. Sebelum bicara tentang operasi perdamaian, hak-hak rakyat Palestina harus dipulihkan terlebih dahulu,” tegasnya saat ditemui awak media usai pembukaan pameran arsip hubungan Indonesia–Iran di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Boroujerdi menambahkan bahwa Iran menghargai berbagai upaya komunitas internasional untuk menghentikan kekerasan.

“Kami mengapresiasi semua langkah yang bertujuan menghentikan genosida dan pertumpahan darah. Namun perdamaian sejati tidak akan tercapai selama rakyat Palestina tidak diberi hak untuk memilih jalan politik mereka sendiri,” ucap Boroujerdi.

Konstelasi baru

DK PBB pada Senin, 17 November 2025 resmi mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang membentuk Board of Peace (BoP) dan mengesahkan International Stabilization Force (ISF) sebagai pasukan keamanan transisi di Gaza. 

Dalam pemungutan suara tersebut, 13 negara mendukung, sementara Tiongkok dan Rusia menyatakan abstain. Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menggambarkan resolusi ini sebagai “cetak biru berani dan pragmatis” yang berlandaskan rencana komprehensif 20 butir Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza.

Melalui mandat baru ini, ISF akan bertugas menstabilkan situasi keamanan, mendukung demiliterisasi, membongkar infrastruktur teroris, menonaktifkan persenjataan, serta melindungi warga sipil Palestina. Sementara itu, BoP dan ISF akan beroperasi hingga 31 Desember 2027, dengan kemungkinan diperpanjang melalui keputusan Dewan Keamanan.

Bersamaan dengan pengesahan resolusi tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kesiapan mengirim lebih dari 20.000 personel untuk bergabung dalam operasi keamanan dan kemanusiaan di Gaza. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa pasukan yang dipersiapkan memiliki keahlian di bidang kesehatan dan konstruksi.

TNI turut menegaskan kesiapan mendukung mandat internasional tersebut. “Kami siap memenuhi perintah pengiriman pasukan. Pelatihan sesuai kebutuhan telah kami lakukan,” kata Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah.

Dalam konteks ini, Iran mengambil posisi berbeda. Boroujerdi menyatakan bahwa masalah utama yang harus diselesaikan adalah pendudukan terhadap wilayah Palestina.

“Jika rumah Anda diduduki, Anda tidak bisa langsung bicara soal perdamaian,” ujar Boroujerdi.

Meski begitu, Iran tetap mendukung berbagai inisiatif global untuk mendorong stabilitas. “Kami berharap tidak ada lagi korban jiwa, baik di Palestina maupun di mana pun di dunia,” pungkas Boroujerdi.