Menkop: Koperasi Tak Boleh hanya Jadi Tempat Pinjam Uang

Jakarta: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat masyarakat meminjam uang, tetapi harus mampu menjadi wadah untuk membangun kekuatan ekonomi anggota melalui peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan akses pasar.

Saat berkunjung ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo’ta, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu, 30 Agustus 2026. Ferry mengatakan koperasi harus memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggota, mulai dari menyediakan akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, hingga menciptakan nilai tambah.

Menurut dia, KSP Balo’ta telah menunjukkan praktik tersebut melalui kegiatan pembinaan kepada anggota, termasuk para petani, serta pengembangan perkebunan percontohan kopi.

"Kita tidak boleh puas hanya membuat petani mendapatkan pinjaman. Kita harus membuat petani semakin produktif, semakin sejahtera, dan semakin memiliki posisi tawar," kata dia, dilansir Antara.


Koperasi Merah Putih. Foto: dok MI/Usman Iskandar.
 

Ferry menilai kegiatan tersebut perlu terus diperkuat agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan tidak berhenti pada aktivitas simpan pinjam. Meski begitu, Ferry juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan KSP Balo’ta yang selama ini menjalankan kegiatan simpan pinjam sekaligus membina anggotanya.

Sementara itu, Ketua KSP Balo’ta Dedi Bongga mengatakan aset koperasi telah mencapai Rp1,9 triliun per Juli 2026, atau meningkat 609 persen dibandingkan 2014. Ia menyebut KSP Balo’ta saat ini memiliki sekitar 15 ribu anggota yang mendapatkan layanan koperasi.

Dedi mengatakan, koperasinya juga telah mendapatkan dukungan pembiayaan modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara bertahap selama sekitar 10 tahun, dengan total pemberian pembiayaan sekitar 10 kali.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederik Viktor Palimbong melaporkan bahwa Toraja Utara memiliki sekitar 49 koperasi aktif setelah pemekaran.

Sementara itu, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah rampung 100 persen mencapai 19 unit, sedangkan empat unit lainnya masih dalam proses konstruksi dengan progres 60 hingga 90 persen. Dari target 151 KDKMP, pemerintah daerah diminta untuk mengawal pembangunannya secara optimal.