Presiden Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama beberapa jurnalis senior, ekonom, dan pengamat di kediaman pribadi Presiden RI, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. Foto: ANTARA/HO-Bakom RI
Evaluasi Program MBG, Prabowo Ungkap Berhentikan Sementara 1.030 SPPG
Fachri Audhia Hafiez • 19 March 2026 21:31
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan langkah tegas pemerintah dengan memberhentikan sementara (suspend) lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh untuk menjamin standar kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan bagi generasi bangsa.
"Iya, saya langsung cek. Panggil Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan saya terus cross-check," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis, 19 Maret 2026.
Baca Juga :
Prabowo menegaskan bahwa penangguhan ini bukan berarti penghentian program, melainkan bentuk evaluasi atas berbagai kritik dan masukan di lapangan. Menurutnya, pemerintah telah mengirim tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan setiap dapur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
"Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu," lanjut Prabowo.
Prabowo menjelaskan, saat ini tercatat ada 1.030 unit yang telah ditangguhkan operasionalnya. Pemerintah kini mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat, mulai dari kualitas air hingga proses pengolahan makanan, sebagai syarat mutlak bagi dapur yang ingin kembali beroperasi.
.jpg)
MBG. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
"Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, dimasak seperti apa, kemudian omprengnya. Kalau nggak beres, ditutup," tegas Prabowo.
Selain pengawasan internal, Kepala Negara juga membuka ruang bagi masyarakat, orang tua siswa, hingga kepala sekolah untuk ikut memantau dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan.
"Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas," kata Prabowo.