Bahlil Tunjukkan Bukti Pembangunan Energi Inklusif di Forum Energi Dunia

Tokyo: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem energi yang inklusif dan berkeadilan di hadapan para menteri energi dunia dalam forum Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu, 15 Maret 2026 waktu setempat.

Forum yang mempertemukan para menteri dan pelaku industri energi dari negara-negara kawasan Indo-Pasifik itu membahas strategi transisi energi global tanpa mengganggu stabilitas pasokan maupun kepentingan energi nasional masing-masing negara. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menilai forum internasional seperti IPEM penting untuk memperkuat kerja sama energi di kawasan.

“Forum ini saya sangat mengapresiasi sebagai bentuk dari keberadaan kita semua untuk saling menguatkan, tidak saling melemahkan. Bagaimana negara-negara Indo-Pasifik itu bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan para delegasi, mengutip rilis resmi, pada Minggu, 16 Maret 2026. 
 

Bahlil juga menyinggung kondisi global yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi antarnegera dalam menjaga stabilitas energi.

“Ketika kondisi (konflik) ini kita tidak mampu melakukan kolaborasi yang baik, maka kita juga tidak bisa menyalahkan setiap negara memprioritaskan dengan kebijakan-kebijakan internalnya,” jelasnya.

Menurut dia, percepatan transisi energi harus tetap menghormati hak setiap negara untuk menentukan kebijakan energi sesuai kondisi ekonomi, struktur energi, serta kebutuhan masyarakat masing-masing. Meski demikian, kerja sama internasional tetap diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga ketahanan energi global.

“Kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan harus menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan dan tujuan nasional setiap negara,” ujar Bahlil di hadapan para delegasi.

Perluas akses energi

Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara penurunan emisi dan ketersediaan energi yang andal. Pemerintah menegaskan proses transisi energi harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi maupun aktivitas industri.

“Jangan sampai pergeseran (transisi) ini menimbulkan lonjakan harga energi sehingga malah memperberat beban masyarakat,” ungkapnya.

Dalam strategi transisi energi nasional, pemerintah memanfaatkan potensi sumber daya domestik, termasuk penguatan program biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mentah (CPO).

“Kami akan membuat planning untuk CPO yang kita selama ini ekspor, kita akan mendorong untuk menjadi B50, B60, B70 untuk memenuhi kebutuhan domestik kita,” jelas Bahlil.

Menteri ESDM Saat Pidato Menteri di Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo (15/03)

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi terbarukan, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga sekitar 100 gigawatt. Indonesia juga mulai mengambil langkah konkret dengan menghentikan secara bertahap operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang kapasitasnya hampir mencapai 20 gigawatt.

“Sudah saatnya saya pikir setiap kesepakatan-kesepakatan global itu harus mampu kita lakukan untuk kita bisa eksekusi,” ungkap Bahlil.

Ia juga menegaskan prinsip pembangunan energi yang inklusif dan berkeadilan sosial melalui berbagai program pemerintah. Beberapa di antaranya adalah program BBM Satu Harga, Listrik Desa (Lisdes), serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses energi yang andal dan terjangkau.

Forum energi di Tokyo tersebut merupakan pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku industri energi untuk membahas keamanan pasokan energi di kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh Ministry of Economy, Trade and Industry Jepang dan National Energy Dominance Council Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus menghormati jalur transisi energi yang dipilih masing-masing negara.