Irak Tolak Wilayahnya Digunakan untuk Serang Negara Tetangga

Baghdad: Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membahas perkembangan regional melalui sambungan telepon pada Kamis 5 November 2026.

Dalam pembicaraan tersebut, Baghdad menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga.

Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri, al-Zaidi menegaskan kembali pendirian tegas Irak yang menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.

“Wilayah Irak tidak boleh dijadikan sebagai titik awal agresi terhadap negara-negara tetangga,” tegas Al-Zaidi, seperti dikutip dari Aawsat, Jumat 6 November 2026.

Perdana Menteri Al-Zaidi menggarisbawahi pentingnya konsultasi berkelanjutan antara Baghdad dan Washington mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Ia menyatakan bahwa menempuh solusi damai dan melakukan dialog konstruktif merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan regional.

Kedua pemimpin menegaskan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan saat ini. Pernyataan tersebut mencatat bahwa upaya ini bertujuan untuk mendukung stabilitas regional dengan memprioritaskan diplomasi dan dialog.

Pengerahan militer

Pada Kamis yang sama, Kementerian Pertahanan Irak mengumumkan telah memperkuat pengerahan militer di sepanjang garis pertahanan di wilayah barat negara itu, sementara Perdana Menteri menekankan perlunya meningkatkan produksi persenjataan dalam negeri.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Yahya Rasool Abdullah, menyatakan bahwa pasukan dari Komando Operasi Jazira dan Niniwe Barat telah mulai memperkuat posisi mereka di sepanjang garis pertahanan Rawa-Hatra.

Langkah ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Jazira—sebelah utara Sungai Efrat—serta di wilayah provinsi Niniwe dan Salahuddin.

Ia menjelaskan bahwa pengerahan ini bertujuan untuk mengamankan kawasan gurun, memburu sisa-sisa elemen militan, dan mencegah mereka memanfaatkan gurun tersebut sebagai tempat persembunyian.

Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk menyediakan jalur yang lebih singkat bagi perjalanan warga sipil maupun transportasi komersial, sehingga dapat mendukung investasi dan kegiatan pertanian.

Rasool menambahkan bahwa unit-unit tentara akan terus mengamankan kawasan gurun di sektor operasional masing-masing demi menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh negeri.

Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Ali al-Zaidi, mengunjungi Komisi Industri Pertahanan pada hari Kamis untuk meninjau peralatan militer yang menurut pihak komisi telah berhasil diproduksi atau dikembangkan.

Peralatan tersebut mencakup berbagai jenis amunisi, senjata ringan, menengah, dan berat, sistem pesawat nirawak (drone), serta perangkat pengawasan dan pemantauan.

Menurut pernyataan dari kantor medianya, al-Zaidi menegaskan dukungannya terhadap pengembangan industri pertahanan dalam negeri Irak. Ia menginstruksikan para pejabat untuk melibatkan sektor swasta serta memperluas kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut.

Ia menekankan bahwa Irak memiliki kapasitas untuk memproduksi senjata dan peralatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan keahlian serta tenaga kerja dalam negeri.

Al-Zaidi menyebut pengembangan industri pertahanan yang maju sebagai pilar kedaulatan nasional yang akan memperkuat kemampuan Irak dalam melindungi keamanan dan kepentingan negaranya.

Ia juga menyoroti pentingnya berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, serta mengikuti perkembangan teknologi yang pesat dalam manufaktur militer.

Al-Zaidi memuji kemajuan, kapabilitas, dan keahlian yang dimiliki oleh otoritas tersebut, yang menurutnya menempatkan mereka pada posisi untuk menjadi basis industri yang canggih.

Ia menginstruksikan para pejabat untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan guna memperluas kapasitas produksi dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata akan senjata dan peralatan militer, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.

Komisi Industri Pertahanan—yang bertanggung jawab langsung kepada panglima tertinggi angkatan bersenjata—dibentuk belum lama ini dengan tujuan membangun kembali basis industri pertahanan Irak serta memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata dan badan-badan keamanan.

Industri manufaktur militer Irak sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an dan berkembang pesat selama perang melawan Iran pada tahun 1980-an.

Namun, sebagian besar persenjataan dan infrastruktur industri tersebut kemudian hancur akibat Perang Teluk tahun 1991 serta sanksi internasional yang diberlakukan sepanjang tahun 1990-an.