Pemerintah Disarankan Contoh Malaysia Kelola Dana Haji dan Umroh

Jakarta: Pemerintah diminta mengantisipasi perubahan ongkos haji dan umroh, berdasarkan perkembangan global. Pemerintah disarankan menyontoh Malaysia dalam mengelola dana untuk kepentingan ibadah umat islam tersebut.

"Dalam konteks global, Indonesia dapat mencontoh pendekatan Malaysia yang telah menggunakan kerangka alokasi aset strategis yang kuat, dengan komposisi pendapatan lembaga haji yang sebagian besar berasal dari efek berpendapatan tetap," kata Kepala CSED-INDEF Nur Hidayah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 Juni 2025.

Hidayat mengatakan, kenaikan ongkos haji dan umroh bisa dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya perkembangan harga emas dunia.
 

Baca: Petugas Jaga Jemaah Haji Bersama dalam 1 Kloter

Pemerintah Malaysia dinilai membuat keputusan bagus dalam pengelolaan dana haji dan umroh untuk masyarakatnya. Salah satunya memberikan subsidi dengan pengkategorian kelompok.

"Malaysia juga telah membedakan subsidi sejak 2022 berdasarkan kelompok ekonomi: B40 (pendapatan bawah), M40 (menengah), dan T20 (atas), di mana kelompok T20 tidak lagi disubsidi," terang Hidayat.

Pemerintah juga disarankan mulai berinvestasi untuk memastikan dana haji dan umroh dikelola dengan baik. Namun, saran ini wajib diperkuat dengan pembuatan aturan baru.

"Mendorong revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji guna memperkuat kewenangan BPKH, koordinasi antar lembaga, penggunaan multi-currency, serta opsi penambahan emas sebagai bentuk setoran biaya haji," ujar Hidayat.