Proyek 1 Juta Hunian Vertikal, RI Gandeng Al Qilaa International dari Qatar

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Al Qilaa International Group, perusahaan pengembang asal Qatar, untuk merealisasikan proyek ambisius pembangunan satu juta unit hunian vertikal di seluruh Indonesia.

Proyek ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan satu juta unit hunian vertikal setiap tahun. Al Qilaa menyatakan komitmen investasi awal sebesar USD2,5 miliar (sekitar Rp40 triliun) untuk membangun 50 ribu unit pertama, yang dilengkapi fasilitas seperti kolam renang, sekolah, nursery, area bermain, dan ruang komunal.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya, Hashim, yang telah mendukung proyek ini. Proyek ini adalah untuk masyarakat umum, dengan harga yang terjangkau, namun tetap bermartabat," ujar Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al Thani, saat Peluncuran Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Perumahan oleh PT Al Qilaa International Indonesia, di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

Hunian akan dibangun dengan konsep smart tower dan ditargetkan selesai dalam dua tahun. Setelah itu, pembangunan tahap kedua akan dilakukan dengan target tambahan 50 ribu unit.
 

Baca juga: Gandeng BTN, Qatar Siapkan USD2 Miliar Bangun 100 Ribu Unit Hunian di Indonesia

 

Percepatan penyediaan hunian layak

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menekankan proyek ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mempercepat ketersediaan hunian layak dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagaimana pidato Bapak Presiden di Singapura beberapa hari yang lalu, Indonesia berkomitmen membangun satu juta unit vertical housing setiap tahun. Al Qilaa dan grup datang untuk komitmen satu juta. Sebagai Kementerian baru, kami siap melayani dan memfasilitasi proses pembangunan ini," ungkap Fahri.

Kepala Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan proyek ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengangkat kualitas hidup jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah layak.

"Presiden Prabowo menerima laporan ada 15 juta keluarga yang masih menunggu, yang berharga dan terhormat. Rumah yang terjangkau tapi memberi kehidupan yang bermartabat. Ini adalah misi suci untuk membawa masyarakat keluar dari kawasan kumuh," tegas Hashim.


Ilustrasi bangunan hunian vertikal. Foto: dok MI

Ia menambahkan, pemerintah akan menyinergikan pemanfaatan lahan negara dan BUMN di berbagai daerah. Menurut dia, lahan-lahan pemerintah akan diikutsertakan untuk proyek ini, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria pun menyoroti potensi pemanfaatan aset tidak produktif milik BUMN sebagai bagian dari kolaborasi besar lintas sektor.

"Kami berkomitmen penuh, Pak Hashim, untuk mendukung program ini. Kita punya banyak lahan yang tidak produktif, yang bisa dikerjasamakan. Ini akan menjadi milestone besar untuk proyek perumahan yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujar Dony.

Hashim juga menyebutkan lahan milik BUMN seperti KAI, Perumnas, Pertamina, RRI, dan PTPN telah diidentifikasi untuk digunakan tanpa mengganggu prioritas strategis lain, seperti ketahanan pangan.

 

Baca juga: Prabowo Akui Nyontek Konsep Rumah Murah di Singapura

 

Kolaborasi multinasional

Proyek ini akan dikembangkan oleh konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land, dengan dukungan teknis dari DLS Consultancy Pte. Ltd., serta pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Dirut BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapannya mendukung dari sisi pembiayaan. "Saya yakin proyek ini akan sukses karena kualitasnya tinggi dan harganya sangat terjangkau," kata dia.

Pemerintah menyampaikan detail lokasi pembangunan akan diumumkan dalam waktu dekat. Proyek akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis target pembangunan hunian vertikal yang terjangkau, modern, dan manusiawi dapat tercapai, sekaligus menjadi solusi nyata bagi krisis perumahan nasional.