Pemerintah Pastikan SPBU Swasta Tetap Berinvestasi di Tengah Pembatasan Impor BBM

Jakarta: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kepastian dan keberlanjutan investasi bagi para pelaku usaha SPBU swasta di tengah pembatasan kuota impor BBM.

Ia menekankan, negara harus hadir dalam menjaga kondusivitas iklim investasi, terutama bagi sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menurut Wamen Todotua, pembatasan tersebut bersifat kondisional dan muncul akibat adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke non-subsidi. Kondisi itu menyebabkan peningkatan permintaan pada SPBU swasta yang selama ini menjual BBM nonsubsidi seperti Shell, BP, dan Vivo.

"Kita negara harus hadir dalam konteks mengelola isu kepastian investasi di negara kita. Ini situasional karena ada shifting demand masyarakat yang beralih dari subsidi ke nonsubsidi," ujar dia, dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
 

Ilustrasi. Foto: dok MI/Rommy Pujianto.

Koordinasi pemerintah lintas kementerian

Wamen Todotua menjelaskan, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian bersama BPH Migas, ESDM, dan para pelaku usaha untuk memastikan pasokan BBM tetap stabil hingga akhir 2025. Dalam waktu dekat, pemerintah juga mendorong adanya kolaborasi antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk menutup kebutuhan pasokan sementara.

"Dari hasil pembahasan, sudah ada kolaborasi antara pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina hingga akhir tahun ini. Pemerintah hadir memastikan para investor tetap mendapat kepastian usaha," tambah dia.

Ia menegaskan, fokus Kementerian Investasi bukan pada aspek teknis kebijakan migas, melainkan pada stabilitas ekosistem investasi nasional, terutama yang bersinggungan langsung dengan industri energi dan lapangan kerja.

"Kami memastikan investasi yang sudah ada, existing investment tetap berjalan stabil karena punya dampak besar terhadap ekosistem ekonomi, baik terhadap industri maupun UMKM pendukungnya," kata Wamen Todotua.

Wamen Todotua juga mengingatkan, peran pemerintah tidak hanya menarik investasi baru, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Dengan langkah ini, ia berharap pertumbuhan investasi nasional dapat mencapai target delapan persen dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan arahan Presiden.