Gencar Serap Panen Beras, Pemerintah Malah Lupa Siapkan Gudang Penyimpanan

Jakarta: Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bukog per 13 Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 3.701.006 ton.

Stok CBP tersebut menjadikannya angka tertinggi sepanjang sejarah, bahkan sejak Bulog ini berdiri pada 1969. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, stok ini diperkirakan akan menembus empat juta ton, menjadi rekor baru dalam sejarah ketahanan pangan nasional.

Kendati demikian, pemerintah ternyata memiliki masalah baru. Meski telah berhasil menyerap beras sebanyak-banyaknya, ternyata gudang yang dimiliki oleh Bulog tidak cukup untuk menampung hasil serapan beras sehingga pemerintah harus menyewa atau bahkan membangun gudang baru untuk tempat tambahan menyimpan stok beras.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyampaikan apabila beras-beras tersebut tidak disimpan pada gudang yang sesuai spesifikasi gudang beras Bulog, maka besar kemungkinan beras tersebut akan lebih cepat rusak.

"Ya pasti risiko cepat rusak lalu akhirnya tidak layak untuk dikonsumsi manusia lalu akhirnya digunakan untuk keperluan lain. Itu yang namanya disposal," ucap Andreas saat dihubungi, dikutip Minggu, 18 Mei 2025.

"Untuk itu lebih baik pemerintah konsentrasi ke gudang Bulog saja yang empat juta ton itu kapasitasnya. Yang sekitar 500 ribu tonnya itu gak bisa dipakai saat ini dan memperbaiki gudang-gudang Bulog yang ada. Karena banyak gudang-gudang Bulog yang tidak mempunyai spesifikasi untuk menyimpan beras juga. Masih banyak persyaratan lain kan untuk menyimpan beras ini. Apalagi kemudian menyewa gudang yang tidak jelas," ungkap dia menambahkan.

Andreas menegaskan, apabila beras-beras yang berhasil diserap tidak ditempatkan di gudang yang sesuai spesifikasi akan menyebabkan disposal beras yang berujung pada kerugian negara.

 "Karena kita lihat terkait disposal pada 2020, saat itu sekitar 20 ribu ton beras harus mengalami disposal, kerugian negara sekitar Rp230 miliar saat itu. Sekarang kalau 100 ribu (ton) itu minimum (disposal) perkiraan saya, sehingga mitigasi terkait itu pemerintah harus betul-betul hati-hati. Kalau disposal 100 ribu ton artinya pemerintah rugi lebih dari Rp1 triliun," tutur Andreas.

"Semangat boleh, euforia sih sah-sah saja ya. Tapi dalam tata kelola pangan, karena pangan itu kan perishable, dia ada umurnya kan maka tata kelola in-outnya itu harus benar. Kalau in-nya terus (tapi) outnya tidak (dilakukan) lah ya celaka lah. Ini tata kelola in-out ini yang sangat penting kalau kita berbicara masalah pangan yang umurnya ada batasnya," sambung dia.
 

Baca juga: Lewati Proses Pemeriksaan Menyeluruh, Kualitas Beras Dipastikan Terjaga

(Ilustrasi gudang beras. Foto: dok Perum Bulog)
 

Tak perlu bangun gudang baru

Oleh karenanya, ia kembali mengingatkan pemerintah agar bisa mengoptimalkan gudang-gudang yang dimiliki oleh Bulog yang memiliki total kapasitas empat juta ton sehingga umur beras bisa bisa disimpan lebih lama.

"Kalau seperti sekarang ini kan nyewa gudang di mana-mana kan, lalu rencana mau bangun gudang-gudang baru, ngapain? Karena perkiraan saya sih kalau in-outnya berjalan dengan baik, empat juta ton itu sudah sangat mencukupi karena empat juta ton itu sudah lebih dari 10 perse produksi nasional," ungkap Andreas.

Diketahui, stok beras yang dikuasasi oleh Bulog saat ini berada di angka 3,7 juta ton termasuk sebanyak 1,7 juta ton beras sisa impor pada 2024 lalu.

"Yang beras impor ini perkiraan saya umurnya sudah lebih dari enam bulan, umur enam bulan itu untuk beras itu sudah lewat. Lalu bagaimana beras yang di, dari serapan dalam negeri? Karena ada Inpres all quality sehingga serapan gabahnnya tidak karuan. Dan kalau serapan tidak karuan pasti akan berisiko," bebernya.

Adapun risiko yang dimaksud Andreas adalah perintah menyerap gabah at all quality melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 akan berisiko mendapatkan gabah yang rendemennya sangat rendah sehingga bisa membuat gabah tersebut cepat rusak.
 
"Sehingga kerusakan pertama karena beras impor yang belum tersalurkan. Kerusakan kedua karena serapan dalam bentuk gabah saat ini pada at all quality, pada berbagai kualitas karena keputusan Badan Pangan Nasional yang terkait dengan rafakasi diganti akhirnya oleh Inpres at all quality, ini amat sangat berisiko," ungkap Andreas.

"Karena kami tahu persis AB2TI di Indramayu yang menggiling beras Bulog atau gabah dari Bulog, jadi itu kami tahu persis kondisinya seperti apa. Jadi kalau seperti itu dilakukan maka kerugian akan double-double bagi Bulog dan pemerintah," sambungnya.