Efisiensi Anggaran Dinilai Jadi Momentum Penataan Birokrasi

Jakarta: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah penghematan, tetapi juga momentum untuk membersihkan oknum birokrat yang selama ini menikmati secara tidak pantas berbagai fasilitas dari anggaran negara. Presiden sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang resah dengan kebijakan ini, bahkan melawan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan positif di tengah kondisi APBN yang terbatas.

“Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap Iwan kepada wartawan, Rabu, 12 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan ini dapat mengurangi beban utang negara dan menghentikan kebiasaan pemborosan untuk kegiatan yang kurang esensial, seperti seremoni atau proyek yang sebenarnya tidak mendesak.

Siapa yang Dimaksud ‘Raja Kecil’ oleh Prabowo?

Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah adanya pihak-pihak yang keberatan, yang disebut Prabowo sebagai ‘raja kecil’. Iwan menafsirkan istilah ini mengacu pada oknum ASN dan pejabat yang selama ini menikmati proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Mesti Tumpas 'Raja Kecil'

“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” jelas Iwan.

Ia juga menyoroti anggaran yang selama ini sering dihabiskan untuk perjalanan dinas luar negeri, studi banding, serta forum-group discussion (FGD) yang tidak terlalu penting.

“Selain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

Momentum Bersih-bersih Birokrasi

Menurut Iwan, penghematan anggaran ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan seleksi terhadap oknum-oknum birokrat yang selama ini menyalahgunakan anggaran. Ia mendukung agar efisiensi anggaran menyasar pos-pos seperti belanja seremonial, perjalanan dinas, studi banding, publikasi, serta seminar.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak berdampak negatif pada perekonomian, terutama di sektor perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

“Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track,” jelasnya.

Efek Efisiensi Terhadap Inflasi

Iwan juga menilai langkah efisiensi anggaran ini sebagai keputusan politik yang berani dari Prabowo. Menurutnya, penghematan ini bisa memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi jika dilakukan dengan strategi yang tepat.

“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu akan terus menjadi sorotan, terutama bagaimana implementasinya di lapangan dan apakah benar dapat membersihkan praktik-praktik yang selama ini merugikan keuangan negara.