Walhi Riau Minta Presiden Prabowo Hukum Tegas Perusahaan Pelaku Karhutla

Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk perintahkan penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara tegas dan serius.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Even Sembiring, mengatakan sejarah membuktikan Karhutla merupakan persoalan serius.

"Sebelum persoalan ini kembali tumbuh jadi persoalan besar, Presiden harus memerintahkan penegakan hukum dijalankan dengan tegas, menyasar perusahaan-perusahaan yang berulang terlibat Karhutla. Proses review dan audit kepatuhan harus dilakukan. Presiden harus berani meminta Menteri dan penegak hukum di bawahnya untuk mencabut atau mendorong penegakan hukum serius," kata Even dalam keterangan pers, Senin, 4 Agustus 2025.
 

Baca: 51 Titik Panas Terpantau di Kalimantan Barat

Even menjelaskan saat ini penegakan hukum yang dilakukan  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak boleh hanya sekedar pada proses penjatuhan sanksi administrasi. Pasalnya merujuk pada ketentuan Pasal 78 UU PPLH seharusnya, penjatuhan sanksi adminstrasi ini harus diikuti dengan penegakan hukum untuk mendorong pemulihan dan penjatuhan sanksi pidana. 

"Selanjutnya, beberapa perusahaan seperti DRT (PT Diamond Raya Timber) yang sudah berulang gagal menjaga konsesinya sudah layak didorong KLH kepada Kemenhut untuk segera direview izinnya, baik untuk pencabutan atau penciutan," jelasnya.

Selain itu, kata Even, ada informasi lain, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) juga diindikasikan terdapat titik api di areal HGU-nya. Khusus perusahaan ini, KLH sebaiknya menjatuhkan sanksi administrasi yang lebih tegas sekaligus menyegerakan pelaksanaan eksekusi terhadap perusahaan ini

"Penegakan hukum tidak sekedar menyasar masyarakat kecil, ttapimenyasar tuan tanah besar hingga perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan," ujar Even.