Majelis Pakar PPP Jabar: Sudahi Polemik, SK Mardiono Sah

Bandung: Majelis Pakar DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Yudi Muhamad Aulia, menegaskan dukungannya atas keluarnya SK Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Kepengurusan Mardiono dinilai diakui  secara hukum.

Yudi pun mengimbau seluru pihak menerima dan legowo atas keputusan tersebut. Termasuk seluruh jajaran DPW PPP Jabar.

“Pada prinsipnya, Muktamar X di Mercure itu sah dan legal. Kami menerima dengan senang hati keluarnya SK ini. Harapan kita, polemik di PPP segera berakhir,” kata Yudi melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 September 2025.

Yudi mengingatkan bahwa PPP selalu dirundung konflik internal PPP sejak era Suryadharma Ali (SDA), Romahurmuziy (Romy), hingga ke Suharso Manoarfa. Kondisi tersebut disebut selalu dipicu oleh figur yang sama. 

Lebih jauh, Yudi menilai penolakan DPW PPP Jabar terhadap SK Mardiono sangat tidak relevan. Pasalnya, basis pesantren di Jawa Barat justru solid mendukung Mardiono. 

Baca juga:  Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

Ia menyebut sikap menolak hanya akan memperlebar luka lama. Hal itu dinilai bakal merugikan PPP karena dimanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.

“Untuk DPW Jabar sebaiknya menerima dengan legowo SK Kemenkum Pak Mardiono. Saya pastikan, kalangan PPP basis pesantren di Jabar itu bersama Pak Mardiono. Jadi hentikan konflik, lawan kita bukan sesama kader, tapi bagaimana memperkuat PPP di hadapan publik,” ungkap Yudi.

Ilustrasi PPP. Foto: Istimewa.

Ia pun mengajak seluruh kader untuk rekonsiliasi. Hal itu dinilai diperlukan untuk menutup ruang bagi pihak yang selalu membuat gaduh partai.

“Baiknya kita rekonsiliasi. Sudahi konflik, mari kita bangun kembali PPP. Jangan lagi ada ruang bagi yang ingin mengacak-acak partai demi kepentingan pribadi. Kalau terus dibiarkan, PPP tidak akan pernah maju,” pungkas Yudi.