Organisasi Pembebasan Palestina Sepakat Bentuk Jabatan Wakil Palestina

Ramallah: Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memberikan suara pada Kamis 24 April 2025 untuk menetapkan jabatan wakil presiden. Ini berpotensi membuka jalan bagi pengganti pemimpin Palestina Mahmoud Abbas.

Langkah ini mengikuti seruan asing selama bertahun-tahun untuk mereformasi organisasi tersebut, dan muncul saat kekuatan Arab dan Barat membayangkan peran yang lebih luas bagi Otoritas Palestina (PA) pimpinan Abbas dalam pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.

"Pemungutan suara telah dilakukan untuk menciptakan jabatan wakil presiden," kata Rizq Namoura, anggota dewan pusat PLO, dalam sebuah wawancara dengan Palestine TV.

Namoura menambahkan hasilnya "hampir bulat" mendukung pembentukan peran nomor dua untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi tersebut.

Kantor berita resmi Palestina Wafa mengonfirmasi pemungutan suara tersebut.

Analis Palestina Aref Jaffal mengatakan, peran baru itu diciptakan untuk membuka jalan bagi seseorang untuk mengambil alih kendali dari Abbas, yang kini berusia 89 tahun, "karena ada banyak hal yang dibutuhkan oleh situasi Palestina".

"Sistem politik Palestina sudah menyedihkan, jadi saya yakin bahwa semua pengaturan ini merupakan awal untuk menciptakan penerus Abbas," kata Jaffal, Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, kepada AFP, seperti dikutip The New Arab, Jumat 25 April 2025

Pada Maret, pada sebuah pertemuan puncak di Kairo tentang masa depan Gaza pascaperang, Abbas telah mengumumkan bahwa ia akan membentuk wakil presiden dalam PLO, yang mana ia menjadi ketuanya.

Pendukung asing Otoritas Palestina (PA) -,yang menjalankan kontrol administratif terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan juga dipimpin oleh Abbas sebagai presiden,- telah lama meminta agar baik PA maupun PLO direformasi.

Abbas telah menjadi kepala PA sejak 2005 setelah kematian pemimpin Palestina Yasser Arafat. Tahun berikutnya ia terpilih untuk masa jabatan empat tahun, tanpa pemilihan presiden sejak saat itu.

Didirikan pada tahun 1964, PLO diberi wewenang untuk berunding dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina. Sementara PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa bagian wilayah Palestina.

PLO adalah organisasi induk yang terdiri dari beberapa faksi Palestina, tetapi bukan kelompok pejuang Hamas dan Jihad Islam, yang saat ini berperang dengan pasukan Israel di Gaza.

Jika Abbas meninggal atau mengundurkan diri, wakil presiden diharapkan menjadi penjabat kepala PLO dan Negara Palestina, yang diakui oleh hampir 150 negara, menurut pejabat Palestina.

Tekanan Barat

PLO telah mengadakan konvensi di Ramallah sejak Rabu untuk membahas berbagai isu politik. Hamas mengkritik konvensi tersebut, dengan mengatakan bahwa konvensi tersebut "memperdalam perpecahan, memperkuat unilateralisme, dan mengecewakan harapan rakyat kita untuk bersatu".

"Kami di Hamas menolak kelanjutan langkah sepihak ini dan menegaskan komitmen kami untuk membangun kembali Organisasi Pembebasan Palestina di atas fondasi nasional dan demokratis," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Beberapa faksi Palestina di Tepi Barat meninggalkan pertemuan pada hari Kamis setelah usulan untuk membentuk wakil presiden muncul.

Kelompok-kelompok tersebut berpendapat bahwa inisiatif tersebut mengancam kedaulatan PLO dan merupakan tanda campur tangan asing.

"Sidang ini diadakan di bawah tekanan Barat, khususnya dari Amerika Serikat," kata Ramzi Rabah, seorang pejabat senior dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), sebuah partai Marxis-Leninis yang menarik diri dari konvensi tersebut.

Rabah menuduh kekuatan asing menggunakan "reformasi" sebagai dalih untuk melemahkan perjuangan Palestina. Inisiatif Nasional Palestina, sebuah partai politik progresif, juga meninggalkan sidang tersebut dengan alasan "tekanan eksternal".

Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), gerakan Marxis-Leninis lainnya, juga meninggalkan sidang, dengan mengatakan bahwa agenda reformasi tersebut prematur dan tidak memiliki konsultasi yang tulus.

“Dari 188 anggota dewan pusat PLO yang memiliki hak suara, 170 mendukung pembentukan wakil presiden,” menurut Wafa.

PA berada di ambang kehancuran finansial, dan setelah serangan Hamas terhadap Israel yang memicu perang di Gaza, beberapa donor internasional semakin bersikeras agar dukungan finansial dikaitkan dengan reformasi politik dan kelembagaan yang konkret.

Pada Rabu, Abbas berpendapat pembentukan wakil presiden akan memperkuat lembaga-lembaga Palestina dan mendukung pengakuan internasional terhadap negara Palestina.

Beberapa analis memandang langkah tersebut sebagai upaya yang diperhitungkan oleh Abbas untuk memproyeksikan kesan bahwa ia sedang mendesentralisasikan kekuasaan.