Kendaraan pasukan UNIFIL melintas dekat warga di Lebanon. Foto: UN
Muhammad Reyhansyah • 19 August 2025 10:53
New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin, 18 Agustus 2025 mulai membahas rancangan resolusi yang diajukan Prancis untuk memperpanjang mandat pasukan perdamaian di Lebanon selatan selama satu tahun. Namun itu ditambah dengan tujuan akhir menariknya secara bertahap.
Resolusi itu menyangkut UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang telah ditempatkan sejak 1978 untuk memisahkan pasukan Israel dan Lebanon. Namun, menurut laporan Reuters yang dikutip Channel News Asia, Selasa, 19 Agustus 2025, rancangan teks tersebut sekaligus “menunjukkan niat untuk bekerja menuju penarikan UNIFIL jika kondisi memungkinkan”.
Israel dan Amerika Serikat dilaporkan menentang perpanjangan mandat tersebut. Hingga kini, belum jelas apakah rancangan resolusi itu mendapat dukungan Washington, yang memiliki hak veto di DK PBB. Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait masa depan UNIFIL.
Dalam rancangan teks disebutkan, penarikan UNIFIL hanya bisa dilakukan jika pemerintah Lebanon menjadi “satu-satunya penyedia keamanan di Lebanon selatan dan jika pihak-pihak terkait menyepakati pengaturan politik yang komprehensif.”
Sejak gencatan senjata yang mengakhiri perang terakhir antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran, tentara Lebanon mulai ditempatkan di selatan dan membongkar infrastruktur militer kelompok tersebut. Namun, upaya pemerintah untuk melucuti senjata Hezbollah masih menghadapi penolakan.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya sepenuhnya menarik pasukannya dari Lebanon. Namun, militer Israel tetap mempertahankan keberadaan di sejumlah area strategis dan masih melancarkan serangan di wilayah Lebanon.
Pasukan Israel juga beberapa kali terlibat ketegangan dengan prajurit penjaga perdamaian PBB di lapangan.
Rancangan resolusi Prancis itu juga menyerukan “peningkatan upaya diplomatik untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau keberatan terkait perbatasan internasional antara Lebanon dan Israel.”
DK PBB dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada 25 Agustus, beberapa hari sebelum mandat UNIFIL berakhir pada akhir bulan ini.