Menag Serahkan Penyelenggaraan Haji kepada BP Haji

Jakarta: Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan pihaknya telah menjadi penyelenggara haji selama 75 tahun. Tahun berikutnya, tugas tersebut diserahkan ke Badan Penyelenggara (BP) Haji. 

Menag berharap dengan beralihnya tongkat estafet tersebut, kualitas penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin baik. “Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” kata Nasaruddin dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M, Selasa, 29 Juli 2025.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga berharap berbagai regulasi peralihan kewenangan juga dapat segera terselesaikan. Dia juga memastikan tidak ada sedikit pun niat dari pihaknya untuk menghambat proses peralihan. 

“Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” ungkap dia.

Nasaruddin juga mengungkapkan, banyak pengalaman berharga yang telah dialami selama 75 tahun Kemenag memegang kewenangan penyelenggaraan haji. Selama itu, Kemenag terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

"Kita sangat yakin semua Menteri Agama yang pernah ada sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jemaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak," sebut dia.
 

Baca juga:  Usulan Pansus Haji, Dasco: Temuan Timwas Perlu Ditindaklanjuti

Meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Kemenag tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, penyelenggaraan haji merupakan urusan agama Islam.

“Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji. Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” tegas dia.

Selain itu, Nasaruddin menyampaikan transisi tersebut sebagai keputusan terbaik. Sehingga, Kemenag bisa memaksimalkan kinerja Kemenag di bidang-bidang lainnya. 

"Karena kita punya banyak direktorat jenderal, ya. Ada Pendidikan Islam, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi," ujar dia.

Di tempat yang sama, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Dia menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat.

"Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat," ujar Gus Irfan.

Gus Irfan menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan.Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI. 

Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan.

Terkait legacy yang menjadi tema evaluasi, Gur Irfan memahami itu sebagai warisan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah. “Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ungkap dia.