Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap makanan yang dibagikan kepada siswa aman dan memenuhi standar higienitas.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah, tim kecil dari Unit Kesehatan Sekolah (UKS) wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Langkah ini menjadi bagian penting untuk mencegah potensi makanan basi atau tidak layak konsumsi sampai ke tangan anak-anak.
"Nanti ada tim kecil dari UKS. Sebelum makanan didistribusikan ke anak-anak, akan dicek lebih dulu. Dilihat baunya seperti apa, dan kalau ada tanda-tanda basi, tidak akan dibagikan,” kata Eri, Jumat, 10 Oktober 2025.
Selain pemeriksaan langsung, Pemkot Surabaya juga mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional dapur produksi. "Kalau tidak punya SLHS, maka SPPG tidak boleh beroperasional,” tegas Eri.
Saat ini terdapat 13 SPPG yang aktif di Surabaya, dan satu lainnya masih dalam proses sertifikasi. Pemkot menargetkan penerbitan SLHS rampung dalam waktu maksimal dua minggu, agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai jadwal.
"Kami sudah mempercepat prosesnya supaya MBG ini bisa terus berjalan. Dua minggu itu sudah termasuk keluarnya SLHS dari Disbudpar,” ujar Eri.
Karena SPPG dikategorikan sebagai tipe B, penerbitan sertifikasi SLHS dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur. Untuk itu, Dinas Pendidikan Surabaya telah berkoordinasi intens dengan pihak provinsi guna mempercepat penerbitan izin.
Selain dari sisi sertifikasi dan pemeriksaan makanan, Pemkot juga menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat pengawasan program MBG. Di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0830/Surabaya Utara, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
"Dalam waktu dekat kami akan mengundang BGN, Dandim, dan Kapolres untuk membahas SOP pengantaran MBG agar distribusinya aman dan tepat sasaran,” jelas Eri.
Eri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah makanan dari dapur SPPG agar tidak mencemari lingkungan, mengingat sebagian besar dapur berada di area permukiman warga.
"Ketika membuka SPPG di lingkungan padat penduduk, maka wajib menjaga kebersihan. Limbah makanan tidak boleh langsung dibuang ke saluran air. Harus ada sistem penahanan dan pengelolaan yang benar," ujar Eri.
Streaming