Atasi Keterbatasan Wilayah, BNPPDT Genjot Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh. Dokumentasi/ BNPPDT.

Atasi Keterbatasan Wilayah, BNPPDT Genjot Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Deny Irwanto • 14 November 2026 06:28

Sabang: Berada di garis terdepan Nusantara, pulau-pulau terluar Indonesia menyimpan tantangan kehidupan yang tak ringan. Keterbatasan akses air bersih, pasokan listrik, hingga jaringan internet masih menjadi keseharian yang dihadapi warga maupun para prajurit penjaga tapal batas.

Potret nyata di ujung barat Indonesia itulah yang menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh, pada Jumat, 13 November 2026.

Dalam agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan ini, Maruli memetakan langsung kebutuhan infrastruktur dasar sebagai pijakan Program Bangun Beranda Negeri. Program tersebut dirancang agar kawasan perbatasan dan daerah terpencil memiliki fasilitas pelayanan dasar yang layak sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik," kata Maruli di sela-sela peninjauan.

 

Mencari Solusi untuk Kebutuhan Mendasar


Dengan mandat BNPPDT yang kini turut mencakup pengelolaan daerah terpencil, cakupan perhatian pembangunan pun kian meluas. Dari dialog dan laporan di lapangan, persoalan air bersih, listrik, dan internet menjadi keluhan utama yang paling mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar.


Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh. Dokumentasi/ BNPPDT.

Untuk menjawab persoalan air bersih, pihak BNPPDT berencana mengkaji opsi pembangunan sumur bor di titik-titik yang membutuhkan. Sementara untuk pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi, berbagai alternatif teknis akan segera dirumuskan agar sesuai dengan kondisi geografis setempat.

"Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit," jelas Maruli.

Menyapa Penjaga Pulau Terluar di Laut Andaman


Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Maruli menjejakkan kaki di Pulau Rondo yang terletak di perairan Laut Andaman—salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di sana, ia berbincang langsung dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) guna menyerap aspirasi mengenai kondisi sarana dan prasarana yang menunjang tugas mereka sehari-hari.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, monumen ikonik Titik Nol Kilometer Sabang, serta Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang TNI Angkatan Udara.


Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh. Dokumentasi/ BNPPDT.

Dalam kegiatan ini, Maruli turut didampingi jajaran pejabat BNPPDT, di antaranya Plh. Sekretaris BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.

Seluruh catatan lapangan dari Sabang dan Pulau Rondo ini akan segera dirumuskan menjadi konsep prioritas pembangunan. BNPPDT menargetkan langkah konkret pembenahan infrastruktur tersebut sudah mulai dipersiapkan pelaksanaannya pada awal 2027.

"Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan," ungkap Maruli.


(Deny Irwanto)