2 Tahun Prabowo-Gibran, Indonesia Resmi Hentikan Impor Beras Umum

Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi menyetop impor beras umum atau beras reguler dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul keberhasilan pencapaian swasembada pangan nasional.

"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi," ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom), Kurnia Ramadhana, di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.
 

Pada akhir 2025, lanjut Kurnia, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, di atas perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.

Kurnia menjelaskan, penghentian impor tersebut dapat dicapai karena ketersediaan pasokan beras di dalam negeri terpantau sangat melimpah. Keberhasilan di sektor pangan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang digulirkan Presiden Prabowo, mulai dari perbaikan tata kelola hingga pemangkasan birokrasi distribusi.


Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok. Antara.

Langkah konkret yang ditempuh pemerintah di antaranya adalah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang selama ini dinilai menghambat distribusi. Selain itu, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna meringankan beban biaya produksi para petani di seluruh Indonesia.

Tidak hanya fokus pada komoditas beras, pemerintah turut memperkuat ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sepanjang 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merampungkan pembangunan 100 lokasi KNMP, di mana 65 lokasi di antaranya telah memasuki tahap uji coba operasional.

Pembangunan infrastruktur perikanan ini terus digenjot dengan target tambahan 1.386 lokasi KNMP baru hingga akhir 2026, demi mendongkrak produktivitas nelayan serta menumbuhkan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.