Misi Penjaga Perdamaian PBB di Sahara Barat Berakhir setelah 35 Tahun

New York: Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah Sahara Barat akan berakhir setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandatnya.

Mengutip dari Internazionale, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan keputusan tersebut pada Minggu, 1 November 2026.

Keputusan itu disambut positif oleh Maroko, yang mengklaim Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Sebaliknya, Front Polisario yang didukung Aljazair menyatakan keprihatinan atas perkembangan tersebut.

Front Polisario telah memperjuangkan pembentukan negara merdeka di Sahara Barat sejak Spanyol, sebagai bekas kekuatan kolonial, meninggalkan wilayah tersebut pada 1976.

Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) telah bertugas di wilayah itu sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada 1991.

Dalam pernyataannya, Guterres mengatakan 1 November menandai dimulainya tahap likuidasi misi. Aset-aset MINURSO akan dipulangkan ke negara-negara penyumbang pasukan.

Dewan Keamanan Gagal Sepakati Perpanjangan Mandat

Berakhirnya MINURSO terjadi setahun setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang menerima rencana Maroko untuk memberikan otonomi kepada Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang dinilai paling layak bagi konflik tersebut.

Rusia, yang abstain dalam pemungutan suara tahun lalu, pada tahun ini memveto resolusi lain yang didukung AS. Resolusi tersebut akan memperkuat dukungan PBB terhadap rencana Maroko sekaligus mengurangi kekuatan penjaga perdamaian di wilayah itu.

Dewan Keamanan kemudian menolak resolusi tandingan yang diajukan Rusia. Situasi tersebut membuat mandat MINURSO berakhir tanpa perpanjangan baru.

Selain memantau pelaksanaan gencatan senjata, MINURSO semula juga bertugas menyelenggarakan referendum penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Sahara Barat. Namun, referendum tersebut tidak pernah terlaksana akibat perbedaan pendapat mengenai persyaratan dan kelayakan pemilih.

Maroko Sambut Keputusan, Aljazair dan Polisario Kecewa

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan kepada media pemerintah bahwa pencantuman referendum dalam mandat MINURSO, yang tercermin dalam huruf "R" pada nama misi tersebut, sudah menjadi sebuah anakronisme.

Bourita mengatakan Rabat telah mengetahui bahwa Rusia akan memblokir resolusi rancangan AS. Namun, Maroko memandang situasi tersebut sebagai "kesempatan untuk meninjau kembali sejumlah aturan permainan."

Istana Kerajaan Maroko sebelumnya menyebut tidak diperpanjangnya mandat MINURSO sebagai perkembangan signifikan menuju dikeluarkannya persoalan Sahara Barat dari pembahasan Dewan Keamanan PBB.

Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Aljazair pada Sabtu lalu menyampaikan "penyesalan mendalam" atas keputusan tersebut. Aljazair menyalahkan apa yang disebutnya sebagai keberpihakan AS yang berlebihan terhadap posisi Maroko.

Front Polisario juga menyampaikan keprihatinan atas kebuntuan yang terjadi dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mengatakan prihatin terhadap "kebuntuan dalam pertemuan Dewan Keamanan."

Baca juga: Sekjen Guterres Sebut Reformasi DK PBB sebagai Keharusan demi Perdamaian Dunia