Ketegangan Memanas, AS Kerahkan Gugus Tempur Kapal Induk USS Nimitz ke Karibia

Washington: Militer Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan bahwa Gugus Tempur Kapal Induk USS Nimitz telah tiba di perairan Karibia pada hari Rabu waktu setempat. Langkah unjuk kekuatan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang semakin tajam antara Washington dan Kuba.

"Kapal induk USS Nimitz (CVN 68), Sayap Udara Kapal Induk 17 (CVW-17) yang berada di dalamnya, USS Gridley (DDG 101), dan USNS Patuxent (T-AO 201) adalah lambang kesiapan dan kehadiran, jangkauan dan daya hancur yang tak tertandingi, serta keunggulan strategis," tegas Komando Selatan AS dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Kamis, 21 Mei 2026.

Pihak militer AS juga menambahkan bahwa armada USS Nimitz telah membuktikan kemampuan tempurnya di berbagai belahan dunia. Armada ini diklaim bertugas memastikan stabilitas dan membela demokrasi secara global, mulai dari perairan Selat Taiwan hingga kawasan Teluk Arab.

Pengerahan armada militer besar-besaran ini bukan tanpa konteks politik yang kuat. Pergerakan USS Nimitz terjadi pada hari yang sama ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan dakwaan pidana terhadap mantan Presiden Kuba, Raul Castro.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan peran Castro dalam insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil milik kelompok pengasingan Brothers to the Rescue yang berbasis di Miami pada tahun 1996 silam. Insiden tragis tersebut merenggut nyawa empat orang, termasuk tiga di antaranya adalah warga negara Amerika.

Presiden Trump sendiri secara terbuka dan berulang kali menyatakan bahwa Kuba merupakan "target selanjutnya" bagi AS setelah operasi militer yang menargetkan Iran. Pemimpin AS tersebut bahkan sesumbar mengeklaim bahwa negara kepulauan berhaluan komunis itu akan "segera" jatuh.

Menyikapi ancaman dan tekanan militer dari negeri Paman Sam, pemerintah Kuba tidak tinggal diam. Pada awal pekan ini, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menegaskan bahwa negaranya memiliki "hak mutlak dan sah" untuk mempertahankan diri dari segala bentuk serangan militer asing.

Díaz-Canel memberikan peringatan keras kepada Washington bahwa setiap tindakan agresi militer ke wilayahnya hanya akan memicu "pertumpahan darah dengan konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya."