Kepemimpinan Negara dan Kedaulatan Pangan: Pelajaran Global dari Empat Tahun Konflik Rusia–Ukraina

Oleh: Muhammad Makky*

Konflik Rusia–Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun dan kini memasuki tahun kelima menegaskan kembali satu prinsip fundamental dalam kajian ketahanan nasional, pangan merupakan variabel strategis dalam keberlanjutan negara. Gangguan berkepanjangan terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan pangan di kawasan Laut Hitam tidak hanya memicu volatilitas harga global, tetapi juga menguji kapasitas kepemimpinan negara-negara dalam melindungi kebutuhan dasar rakyatnya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kedaulatan pangan tidak dapat dipahami semata sebagai isu sektoral pertanian, melainkan sebagai hasil dari keputusan politik tingkat tinggi, konsistensi kebijakan lintas sektor, dan kemampuan negara menyelaraskan seluruh instrumen pembangunan menuju tujuan bersama.

Dalam literatur kebijakan publik, pembedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi penting. Ketahanan pangan merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, baik melalui produksi domestik maupun perdagangan internasional, selama pasokan tersedia, aman, dan terjangkau. Sebaliknya, kedaulatan pangan menekankan dimensi kontrol dan otonomi negara dalam menentukan sistem pangannya sendiri, termasuk prioritas produksi domestik, perlindungan petani, serta pengurangan kerentanan terhadap tekanan eksternal. Dengan demikian, ketahanan pangan bersifat operasional, sementara kedaulatan pangan bersifat strategis dan politis. Negara dapat mencapai ketahanan pangan tanpa sepenuhnya berdaulat, tetapi kedaulatan pangan mensyaratkan ketahanan yang kuat dan berkelanjutan.

Empat tahun konflik Rusia-Ukraina memperjelas perbedaan tersebut. Rusia dan Ukraina merupakan aktor kunci dalam pasar gandum, jagung, minyak nabati, dan pupuk dunia. Ketika konflik berlangsung lama, pangan bertransformasi menjadi instrumen geopolitik yang berdampak sistemik. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan dan input produksi menghadapi tekanan berlapis: kenaikan harga, gangguan pasokan, serta risiko ketidakstabilan sosial. Sebaliknya, negara dengan basis produksi domestik yang kuat dan cadangan strategis relatif lebih mampu menyerap guncangan berkepanjangan. Konflik yang berlarut-larut ini menunjukkan bahwa ketergantungan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan.
 

Temuan lembaga internasional memperkuat kesimpulan tersebut. FAO secara konsisten menekankan bahwa krisis pangan global pasca-2022 dipicu oleh kombinasi konflik bersenjata, gangguan logistik, dan ketergantungan impor yang tinggi di banyak negara berkembang. USDA, melalui analisis pasar gandum dan beras globalnya, menunjukkan bahwa negara dengan produksi domestik kuat dan cadangan publik yang memadai mampu menstabilkan harga domestik meskipun pasar internasional bergejolak.

World Bank dalam berbagai laporan Food Security Update menegaskan bahwa ketergantungan pangan meningkatkan risiko kemiskinan dan instabilitas sosial saat terjadi guncangan global, sementara IMF menyoroti bahwa inflasi pangan merupakan salah satu transmisi krisis global paling cepat ke ekonomi domestik dan berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi. Secara kolektif, temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa kedaulatan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan ekonomi dan politik negara.

Indonesia merespons dinamika global tersebut dengan memperkuat fondasi kedaulatan pangannya. Data Badan Pusat Statistik awal 2026 mencatat produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor. Nol impor beras selama satu tahun penuh, dalam situasi konflik global yang belum mereda, merupakan indikator berkurangnya kerentanan strategis. Dari perspektif kebijakan publik, capaian ini mencerminkan pergeseran paradigma dari stabilisasi berbasis impor menuju penguatan produksi domestik sebagai jangkar kebijakan pangan nasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari desain kebijakan yang konsisten dan berjangka menengah. Kementerian Pertanian berperan sebagai pelaksana kebijakan yang menerjemahkan mandat politik menjadi program operasional: modernisasi pertanian melalui mekanisasi, pompanisasi, optimasi lahan, dan pencetakan sawah baru. Peningkatan luas panen dan produktivitas menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi bekerja pada tataran implementasi. Kebijakan serap gabah dengan harga yang lebih pasti serta dukungan input produksi turut berkontribusi pada stabilitas usaha tani, sehingga petani menjadi subjek utama dalam pembangunan pangan nasional.
 
Namun, pembelajaran global dari konflik yang memasuki tahun kelima ini menunjukkan bahwa kebijakan sektoral tidak akan efektif tanpa kepemimpinan negara yang kuat dan konsisten. Dalam konflik Rusia-Ukraina, keputusan strategis di tingkat tertinggi menentukan arah logistik pangan, energi, dan distribusi selama bertahun-tahun, bukan sekadar respons jangka pendek. Literatur kebijakan publik menunjukkan pola yang sama: negara yang mampu menjaga kedaulatan pangannya adalah negara yang kepemimpinannya mampu menyatukan visi, menyelaraskan aktor, dan mempertahankan konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka Asta Cita, kedaulatan pangan dapat dipahami sebagai instrumen strategis pencapaian kemandirian nasional. Asta Cita berfungsi sebagai grand policy framework yang menempatkan pengurangan ketergantungan eksternal, penguatan ketahanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Swasembada beras 2025 bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi konkret implementasi Asta Cita pada sektor pangan. Dengan kata lain, capaian tersebut menunjukkan bahwa kerangka kebijakan makro dapat diterjemahkan menjadi hasil operasional yang terukur.

Komitmen pimpinan tertinggi negara menjadi faktor kunci dalam memastikan koherensi kebijakan tersebut. Dalam teori kepemimpinan kebijakan, arah yang jelas dari puncak pemerintahan menciptakan policy coherence keselarasan antara visi, regulasi, anggaran, dan implementasi lintas level pemerintahan. Prinsip “satu arah, satu langkah, dan satu tujuan” bukan sekadar narasi normatif, melainkan prasyarat efektivitas kebijakan publik, terutama dalam menghadapi krisis global yang berkepanjangan.

Nilai keserempakan ini juga berakar kuat dalam praktik sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Ibadah berjamaah, seperti sholat berjamaah, mengajarkan kepemimpinan yang memberi arah dan kebersamaan yang menghasilkan kekuatan kolektif. Analogi ini relevan dalam kebijakan publik: kedaulatan pangan menuntut keselarasan peran antara petani, pemerintah daerah, kementerian teknis, dan pimpinan nasional. Tanpa kesatuan arah, kebijakan akan terfragmentasi dan daya tahannya melemah.

Ke depan, tantangan kedaulatan pangan Indonesia akan semakin kompleks. Konflik Rusia–Ukraina yang belum berakhir setelah hampir empat tahun menunjukkan bahwa krisis global dapat bersifat struktural dan berjangka panjang. Oleh karena itu, swasembada beras perlu dipahami sebagai fondasi awal, bukan titik akhir. Penguatan cadangan pangan, keberlanjutan produksi, dan perlindungan petani harus terus dijaga agar sistem pangan nasional tetap tangguh.

Menuju Indonesia Emas 2045, kedaulatan pangan harus diposisikan sebagai strategi kebangsaan jangka panjang. Kepemimpinan negara yang konsisten, kebijakan yang terintegrasi dalam kerangka Asta Cita, serta partisipasi masyarakat yang bergerak dalam satu tujuan merupakan prasyarat utama. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan bangsa memberi makan rakyatnya sendiri—secara berkelanjutan—adalah ukuran paling dasar dari kedaulatan. Empat tahun konflik Rusia–Ukraina memberi pelajaran global yang mahal; capaian Indonesia menunjukkan bahwa pelajaran tersebut dapat dijawab melalui kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang konsisten.

*Penulis adalah Pakar Pangan dan Dosen Universitas Andalas