BNPP Percepat Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano

Sambas: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar forum koordinasi percepatan pembukaan Pelintasan Temajuk-Telok Melano. Kegiatan ini juga membahas soal peluang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata di Temajuk, Kalimantan Barat.

Kegiatan itu bagian dari rangkaian peninjauan langsung Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis, 25 Juni 2026. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono menjelaskan kunjungan kerja tersebut tindak lanjut komitmen bersama yang disepakati pada 26 Mei 2026, melalui Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano.

Komitmen tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret pengaktifan kembali PLB Temajuk sebagai simpul pergerakan lintas batas Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah Sambas.

“Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI dan Sekretaris BNPP RI, kami menindaklanjuti kesepakatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya Temajuk dan Telok Melano,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 26 Juni 2026.

Terkait rencana peresmian pembukaan pelintasan, Budi menegaskan proses tersebut harus dilaksanakan secara resiprokal melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dia mengungkapkan momentum peresmian diusulkan sekitar minggu keempat Agustus 2026, setelah peringatan Hari Kemerdekaan kedua negara.

“Peresmian ini perlu kebersamaan dan kesepakatan dua negara. Momentum waktunya masih akan dibahas bersama, namun kami mengusulkan setelah perayaan kemerdekaan Indonesia dan menjelang Hari Kemerdekaan Malaysia,” kata Budi.

Ilustrasi peninjauan langsung Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dok. Istimewa

Dia menambahkan rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui Forum Sosial Ekonomi Daerah (Sosekda) antara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Negeri Sarawak pada 27 Juli 2026.

Dari sisi kesiapan nasional, BNPP RI memastikan berbagai persiapan telah dilakukan secara terkoordinasi. Menurut Budi, sinergi lintas sektor mulai dari kepabeanan, keimigrasian, karantina, hingga unsur keamanan juga berjalan baik untuk mendukung operasional perlintasan, terutama mendorong sektor pariwisata dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.

“Alhamdulillah, koordinasi CIQS dan unsur pengamanan menunjukkan kesiapan yang solid. Ini menjadi fondasi penting agar PLB Temajuk dapat melayani perlintasan secara aman, tertib, dan memberi manfaat ekonomi,” tegas Budi.

Ke depan, BNPP RI bersama Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan seremoni pembukaan perlintasan perdana yang ditandai penandatanganan bersama dan pelepasan lintas batas pertama.

Rangkaian kegiatan akan dimeriahkan dengan Fun Run Border Temajuk, festival kuliner, pentas seni, serta bazar UMKM sebagai wujud kolaborasi pusat dan daerah.

Dalam forum tersebut, dibahas rencana pengelolaan pascaperesmian, termasuk penyerahan sebagian aset lahan dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Sambas kepada pemerintah pusat melalui BNPP RI. Masyarakat setempat juga berharap PLB Temajuk ke depan dapat melayani perjalanan menggunakan paspor.

Selain itu, sejumlah kebutuhan lanjutan menjadi perhatian bersama, seperti kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan CIQS, ketersediaan petugas pengelola, penataan tata ruang dan alur pelayanan, serta penyempurnaan proses pemeriksaan lintas batas.

Melalui langkah terukur dan kolaboratif ini, BNPP RI menegaskan akan menghadirkan perbatasan sebagai beranda depan negara yang aman, produktif, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang harapan baru bagi masyarakat Temajuk untuk tumbuh bersama pariwisata dan ekonomi kawasan.