Banjir dan Longsor di Sibolga-Tapteng, Kemendagri Bangun Posko Nasional

Jakarta: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, memimpin langsung tim untuk meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga, Sumatra Utara. Bencana yang terjadi sejak Senin, 24 November 2025, itu berdampak pada empat kecamatan di Kota Sibolga serta 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lapangan. Kami juga telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” ujar Safrizal di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Menurut Safrizal, curah hujan ekstrem sejak Senin hingga Selasa memicu longsor dan banjir yang menyebabkan ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian serupa di Aceh. Hingga Selasa siang, proses evakuasi terus dilakukan tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

“Kita memiliki Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam penanganan bencana. Malam ini Kemendagri bersama BNPB akan mendirikan Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai pusat distribusi logistik via udara karena akses darat putus total. Kami juga membawa bantuan tenda darurat yang sangat dibutuhkan warga,” tambahnya.
 

Safrizal menegaskan langkah respons cepat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Konsolidasi lintas sektor telah dilakukan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Jumat, 21 November 2025, yang diikuti BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Ia menjelaskan sebagian wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrem, meningkatnya curah hujan, serta kondisi geografis yang rentan menjadi faktor yang memerlukan mitigasi terukur.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan. Respon pertama sangat menentukan agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Safrizal menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing, dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI/Polri, relawan, satlinmas, redkar, serta unsur pendukung lainnya.

“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik. Apel kesiapsiagaan adalah momentum memastikan semua unsur benar-benar siap. Jangan sampai kendor,” tutupnya.