Menlu Thailand Ragukan Pemilu Myanmar Jadi Jalan Normalisasi dengan ASEAN

Bangkok: Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyatakan bahwa ASEAN akan menghadapi kesulitan untuk kembali menjalin hubungan dengan Myanmar, meski negara tersebut berencana menggelar pemilu pada akhir Desember. Menurutnya, situasi politik Myanmar saat ini belum memenuhi syarat untuk membuka kembali keterlibatan regional secara penuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Sihasak dalam sebuah acara di Foreign Correspondents’ Club of Thailand, Bangkok. Ia menilai pemilu yang digelar tanpa dialog politik yang inklusif tidak cukup menjadi dasar bagi ASEAN untuk memulihkan komunikasi politik dengan Myanmar.

Mengutip laporan media Channel News Asia, Rabu, 26 November 2025, Myanmar dijadwalkan menggelar pemilu secara bertahap mulai 28 Desember di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung.

Sejumlah pihak menilai pemilu tersebut tidak kredibel dan dipandang sebagai upaya militer untuk mempertahankan kekuasaan setelah kudeta pada 2021. Partai-partai pro-demokrasi telah dibubarkan atau memilih tidak berpartisipasi dalam pemilu tersebut.

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga mengakui bahwa pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di seluruh wilayah negara tersebut karena situasi keamanan yang belum kondusif.

“Dalam situasi saat ini dan dengan fakta bahwa pemilu berlangsung tanpa dialog inklusif, akan sulit bagi kami untuk kembali berhubungan dengan Myanmar,” kata Sihasak. Ia menegaskan pentingnya kesatuan sikap ASEAN dalam menyikapi krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar.

ASEAN sebelumnya telah mendesak Myanmar untuk menggelar pemilu yang adil dan inklusif sesuai rencana perdamaian yang disepakati empat tahun lalu. Namun, kondisi politik dan keamanan Myanmar terus memburuk sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Kudeta tersebut memicu perlawanan bersenjata di berbagai wilayah dan memperburuk stabilitas nasional. Hingga kini, Aung San Suu Kyi masih ditahan. Menurut putranya, kondisi kesehatan pemimpin berusia 80 tahun itu dilaporkan semakin memburuk, khususnya terkait penyakit jantung.

Sihasak juga menyerukan pembebasan Suu Kyi. “Sudah saatnya mereka mempertimbangkan pembebasannya. Ia telah ditahan terlalu lama, dan pada usianya, kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatannya,” ujarnya. (Keysa Qanita)

Baca juga:  ASEAN Tegaskan Myanmar Harus Terapkan 5PC Sebelum Gelar Pemilu