Berpotensi Longsor, Pembangunan Perumahan Bukit Sukanagara Resort Bandung Dihentikan

Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menghentikan sementara pembangunan perumahan di Sukanagara. Kebijakan ini menyusul keresahan warga setempat terkait potensi dampak lingkungan dan risiko tanah longsor di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, menjelaskan penghentian sementara dilakukan untuk meninjau ulang dokumen perizinan dan mengecek langsung kondisi lahan.

“Kami menganalisis memang perizinannya lengkap ya. Namun, kami sudah memohon kepada pihak pengembang menghentikan dulu sementara kegiatan fisik. Bukan untuk mencabut, tetapi menghentikan kegiatan sementara selama peninjauan ulang itu dilakukan oleh kami,” kata Ruli Hadiana di Bandung seperti dilansir Antara, Selasa, 13 Januari 2026.

Pemkab menetapkan waktu sekitar dua minggu untuk meninjau ulang izin dengan mengundang ahli tata lingkungan. Data dari Portal Satu Data Kabupaten Bandung mencatat ada 949 unit rumah di kawasan Bukit Sukanagara Resort, Soreang.
 

“Kita seizin pimpinan juga sama-sama melakukan tinjauan ulang. Kita juga menggunakan drone serta mengundang ahli tata lingkungan supaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lokasi dan hasil yang jernih,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki, menyatakan pihaknya akan memantau proses evaluasi izin yang sedang berjalan. “DPRD akan memonitor bagaimana hasil evaluasi izin tersebut karena kita kembalikan pada regulasi yang ada. Ini juga sejalan dengan surat edaran gubernur bahwa izin yang sudah terbit bisa dievaluasi,” ujar Akhiri.


Ilustrasi. Foto: Dok MI

Kebijakan penghentian sementara ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang berdampak pada sekitar 160 proyek perumahan dan sembilan vila di Kabupaten Bandung. Izin proyek-proyek itu ditahan sementara hingga kajian risiko bencana selesai.

Akhiri menambahkan, DPRD terus mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog dalam mencari solusi terkait evaluasi perizinan. “Kami memahami bahwa masyarakat resah dan khawatir akan potensi bencana. Namun, kami juga menyadari bahwa perizinan yang ada memang sudah cukup lengkap sehingga penting bagi kedua pihak untuk mengedepankan dialog,” tuturnya.