Presiden Prabowo Setujui Divestasi 10% Saham Freeport untuk Papua

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyetujui pencairan dana divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Papua. Restu ini diberikan usai Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa meminta kepada Kepala Negara.

Permintaan ini disampaikan saat Meki Nawipa bersama enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Tanah Papua bertatap muka dengan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kegiatan Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Meki Nawipa mengungkapkan, sebagai putra Papua, Gubernur Papua Tengah dan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri telah duduk bersama untuk mencari win-win solution demi perkembangan Papua. Mereka sepakat menyampaikan persoalan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia kepada Presiden.

"Hari ini saya sudah berbicara langsung dengan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah setuju, serta memerintahkan Menteri ESDM untuk segera memproses (mencairkan) dana divestasi 10 persen saham PTFI itu," ungkap Meki Nawipa dalam keterangan resmi kepada media, dikutip Kamis, 18 Desember 2025.
 

Baca juga: Kepala Daerah se-Papua Akan Bahas Skema Divestasi Freeport, Libatkan Kemendagri dan ESDM

(Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Foto: dok Istimewa)
 

Pindahkan BUMD

Meki Nawipa juga meminta kepada Presiden agar diizinkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD lebih dulu pada 2026. Tujuannya, memindahkan BUMD tersebut dari Provinsi Papua ke Papua Tengah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, pascapemekaran. Baru setelah proses peralihan itu beres, pencairan divestasi Freeport Indonesia bisa dilakukan.

"RUPS ini rencananya akan digelar pada bulan Januari 2026. Setelah itu kita akan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri HAM Natalius Pigai," jelas dia.