Jepang Tes Rudal, Korea Utara Siapkan Opsi Militer

Pyongyang: Adik perempuan Kim Jong-Un yakni Kim Yo-Jong, menuduh Jepang sedang "berubah menjadi negara perang" seiring langkah Tokyo memperkuat postur militernya di Pasifik.

Untuk itu dirinya mengatakan bahwa Korea Utara siap untuk mengerahkan opsi militer menghadapi kondisi saat ini dengan Jepang.

Jepang secara bertahap beralih dari status pasifis pasca-Perang Dunia II—dengan meningkatkan belanja militer, memperluas pakta pertahanan, dan menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluarnya.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Selasa 4 Agustus mengatakan bahwa militer perlu diperkuat dengan "rasa urgensi dan krisis", menyusul peringatan dalam penilaian pemerintah baru mengenai ancaman yang terus berkembang dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Korea Utara, Kim Yo-Jong mengatakan bahwa "kepemimpinan" Pyongyang akan menyiapkan opsi-opsi militer tambahan yang jelas-jelas disebabkan oleh transformasi Jepang.

"Jepang, sebuah negara penjahat perang, sedang mempercepat transformasinya menjadi negara perang," demikian bunyi pernyataannya yang diterbitkan oleh Korean Central News Agency (KCNA), seperti dikutip dari Channel News Asia.

Kim Yo-Jong menyebut uji coba penembakan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk oleh Tokyo baru-baru ini serta partisipasinya pada bulan Mei dalam latihan militer yang dipimpin AS di Filipina sebagai bukti dukungan Washington terhadap "langkah-langkah militer berbahaya" di Pasifik.

“Tokyo sedang bergerak untuk merumuskan kepemilikan kemampuan serangan pendahuluan," ujar Kim Yo-Jong

"Kami tidak akan pernah tinggal diam menyaksikan evolusi militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius,” imbuh Kim Yo-Jong.

Jepang menduduki seluruh wilayah Korea sebelum menyerah pada tahun 1945 dalam Perang Dunia II, yang kemudian menyebabkan semenanjung tersebut terbagi menjadi dua negara terpisah di sepanjang garis paralel ke-38.

Warisan dari masa penjajahan yang penuh kekerasan itu terus memengaruhi kebijakan luar negeri Korea Utara maupun Korea Selatan.

"Jika keturunan militerisme, yang mewarisi gen kelicikan dan agresi, telah memegang senjata mematikan di tangan mereka, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi," demikian bunyi pernyataan Kim Yo-Jong.

Jepang telah menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer AS sejak negara itu menyerah dalam Perang Dunia II. Negara tersebut meningkatkan belanja militernya sebesar 9,7 persen menjadi USD62,2 miliar pada tahun 2025—setara dengan 1,4 persen dari PDB, yang merupakan porsi tertinggi sejak tahun 1958.

Tiongkok baru-baru ini juga menyatakan kekhawatiran terhadap apa yang mereka anggap sebagai "militerisme baru" Jepang.

Hubungan memburuk sejak Perdana Menteri baru Jepang yang berhaluan keras, Sanae Takaichi, melontarkan komentar pada November yang mengisyaratkan bahwa tindakan Tiongkok untuk merebut Taiwan dapat memicu reaksi dari militer Jepang.

Beijing telah lama mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekuatan militer.

Pyongyang telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara pemilik senjata nuklir yang statusnya "tidak dapat diubah" sejak pertemuan puncak tahun 2019 antara pemimpin Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump gagal mencapai kesepakatan terkait cakupan denuklirisasi dan pelonggaran sanksi.