Antisipasi Kejatuhan Rezim, AS Disebut Rencanakan Respons Militer Terhadap Kuba

Melansir laporan Axios pada Kamis, 28 Mei 2026, Presiden Trump sebenarnya belum memberikan izin untuk melakukan invasi militer secara langsung dan lebih memilih opsi transisi damai.

Oleh karena itu, pemerintahan AS dilaporkan akan terus mendorong sanksi ekonomi guna mencekik rezim di Havana melalui tekanan yang dilakukan secara bertahap.

"Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah 'akselerasionisme,'" kata seorang pejabat senior pemerintahan Trump kepada Axios.

"Tapi kami belum ingin mematikan rezim begitu saja. Ada metodenya. Ini bertahap," tambahnya.

Strategi pengepungan secara metodis terhadap rezim komunis Kuba ini juga dirancang untuk mengulur waktu bagi Trump, yang saat ini tengah disibukkan oleh pembicaraan damai dengan Iran. Dengan begitu, ia dapat berfokus penuh pada Kuba di kemudian hari untuk menentukan cara terbaik dalam membawa perubahan di sana.

"Iran belum selesai, dan presiden tidak terburu-buru," kata pejabat senior pemerintahan lainnya.

"Kami memiliki kotak alat yang cukup dalam, terutama dalam hal sanksi dan penegakannya. Masih banyak lagi yang akan datang," kata pejabat ketiga.
 

Amerika Latin Pro-AS

Raul Castro tahun 2013. (Xinhua)

Berdasakan Axios, operasi penekanan terhadap Kuba ini pada dasarnya bertujuan untuk melenyapkan sumber agitasi Marxis dan aktivisme anti-AS di Amerika Latin, yang telah mengakar sejak Fidel dan Raul Castro memimpin revolusi sukses mereka pada 1959.

Guna menundukkan Kuba tahun ini, pemerintah AS terlebih dahulu memutus jalur penyelamat (lifeline) utama pulau tersebut, yaitu Venezuela di bawah kepemimpinan sosialis Nicolas Maduro yang selama ini menyokong Havana dengan pasokan minyak gratis.

Maduro—yang telah didakwa di AS atas tuduhan "narkoterorisme" sejak 2020—berhasil ditangkap dalam sebuah operasi penangkapan AS yang berani pada 3 Januari lalu. Pasca-penangkapan tersebut, pengiriman minyak gratis dari Venezuela pun seketika terhenti, menjerumuskan Kuba ke dalam krisis ekonomi baru yang mendalam.

Langkah pengetatan ini berlanjut pada 1 Mei, saat Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan "sanksi sekunder". Sanksi ini menargetkan perusahaan-perusahaan—termasuk banyak korporasi asing—agar tidak lagi berbisnis dengan GAESA, organisasi payung industri militer Kuba.

Kebijakan tegas ini langsung memaksa raksasa pertambangan Kanada, Sherritt International, serta perusahaan pelayaran global seperti CMA CGM dan Hapag-Lloyd, untuk menangguhkan seluruh operasi mereka di Kuba.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio tampil sebagai arsitek utama kebijakan Amerika Latin era Trump dan memimpin narasi agresif pemerintah terhadap GAESA.

Tekanan hukum pun diperkuat pada 20 Mei, ketika Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan pembunuhan federal terhadap Raul Castro atas dugaan keterlibatannya dalam instruksi penembakan pesawat organisasi kemanusiaan Brothers to the Rescue pada 1996 silam.
 

Baca Juga: Tiongkok Kirim 15 Ribu Ton Beras ke Kuba di Tengah Tekanan Ekonomi

 

Tiga Isu AS di Kuba

Kendati demikian, para pejabat dan penasihat Trump memaparkan tiga perbedaan penting jika membandingkan operasi ini dengan upaya perubahan rezim di Venezuela sebelumnya. Pertama, AS hingga kini belum mengidentifikasi sosok pemimpin alternatif dari internal Kuba yang siap menjalankan pemerintahan transisi di Havana jika rezim runtuh.

Kedua, metode penangkapan dramatis seperti yang dialami Maduro tidak akan serta-merta mengubah orientasi politik Kuba terhadap AS, mengingat Raul Castro sudah mulai mendelegasikan kekuasaannya. Ketiga, embargo terhadap Kuba telah dikodifikasi secara kuat dan resmi di dalam hukum federal AS.

Meski terus memperketat jeratan ekonomi, kebijakan AS terhadap Kuba tidak sepenuhnya mengandalkan ancaman keras (stick). Pada bulan ini, AS mengumumkan alokasi bantuan kemanusiaan sebesar USD 100 juta untuk masyarakat Kuba, dengan syarat ketat bahwa dana tersebut tidak melewati tangan pemerintah, melainkan disalurkan langsung melalui Gereja Katolik dan lembaga amal independen lainnya.

"Jika kami ingin mempercepat kehancuran, kami tidak akan mengirimkan bantuan apa pun," kata pejabat senior pemerintahan yang menggambarkan kebijakan AS sebagai "kampanye untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik jika rezim tidak menghalangi mereka."